Pontianak,(Kalbar)Radar Kriminal. Situasi Alam di Propinsi Kalimantan Barat disaat Musim Penghujan selalu ada saja daerah daerah Yang Mengal...
Pontianak,(Kalbar)Radar Kriminal.
Situasi Alam di Propinsi Kalimantan Barat disaat Musim Penghujan selalu ada saja daerah daerah Yang Mengalami Bencana Banjir sedangkan kejadian Banjir tersebut selalu terjadi berulang ulang kali disetiap tahunnya tanpa Adanya Solusi Maksimal yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah maupun yang dilakukan oleh Pihak Pengusaha ( Perusahaan Sawit dan Perusahaan Tambang ) yang berada dikalimantan Barat ini.
Curah Hujan yang sangat ditinggi dikalimantan Barat adalah merupakan ciri khas iklim dikalimantan Barat sehingga kalimantan Barat diAnugerahi oleh Yang Maha Kuasa Hutan dengan Pepohonan serta Tumbuh tumbuhannya yang sangat Heterogen dan berjenis jenis macamnya.
Namun di Kalimantan Barat yang tadinya di kenal dengan Hutan pepohonan Heterogennya sekarang ini berubah menjadi Kebun kebun Sawit dan menjadi kawasan Tambang tambang , sehingga yang dahulu kalanya Kalimantan Barat dijuluki dengan Nama Zamrud Khatulistiwa namun sekarang hanya tinggal ceritanya saja.
Pengakuan Pensiunan ASN Propinsi Kalimantan Barat.
Seorang Sumber dari Pensiunan ASN Propinsi Kalimantan Barat yang tidak mau di sebut Namanya Mengatakan Bahwa perlu dilakukan Peninjauan Kembali secara FlashBack dalam menilai dan melihat kenapa sampai terjadinya Banjir skala Besar di wilayah kabupaten Sintang, Melawi, dan Sekadau, hal ini tidak terlepas dari Perbuatan Masa Lalu yang dilakukan oleh oknum oknum ASN ( Dinas LHK dan Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Barat ) yang Memudahkan Di Sistem Perizinan Perizinan Lahannya ( baik Untuk Perkebunan dan Pertambangan ), katanya.
Perlu diinventarisir lagi katanya Perizinan yang hanya dilakukan dan diselesaikan di atas meja Oknum oknum ASN tersebut, kejadian masa lalu karena akibat dari Oknum ASN ( Dinas LHK dan Dinas Pertambangan ) yang memberikan izin kelayakan diatas meja tersebut perlulah dikaji juga secara yuridis menurutnya.
Analisa Lembaga TINDAK INDONESIA.
Dari hasil pembicaraan Singkat Antara Sumber dari ASN tersebut dengan Yayat Darmawi SE,SH,MH Koordinator Lembaga TINDAK INDONESIA mengatakan bahwa perlunya pendalaman oleh KPK RI tentang Banjir di kalimantan Barat saat ini, mengingat Indikator masalahnya sudah mengarah pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Oknum ASN di Dinas LHK dan Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan terkait dengan adanya Perizinan yang dibuat diatas Meja tanpa Melewati Prosedure Resmi ( alias loncat Pagar ) terhadap cara memiliki Perizinan perizinan yang secara Prinsip atau Kelayakan mesti dilakukan dengan Cara atau Sistem Mekanisme prosedure secara Ketat terhadap Perusahaan Perkebunan dan Perusahaan Pertambangan, imbuh Yayat.
Laporan dan Pengaduan atas Analisa dari Lembaga TINDAK INDONESIA akan disampaikan oleh Koordinatornya secara Resmi dan Formil kepada KPK RI dalam bentuk LAPDU dengan meminta KPK RI Melakukan Evaluasi dan Pendalaman terhadap Perizinan perizinan Perusahaan Sawit dan Perusahaan Pertambangan Yang terindikasi Loncat Pagar dalam mendapatkan Perizinannya ( Sistem bayar diatas Meja tanpa cross chek kelayakannya dilapangan ) menurut Yayat.
Menurut lembaga TINDAK dalam Analisanya bahwa masalah banjir bukan hanya bicara kejadian Alam atau Bencana Alam saja namun mesti dilakukan juga penelitian secara Yuridis terkait dengan Sistem atau Cara mendapatkan Izin Kepemilikannya baik Izin Untuk Perkebunan dan Pertambangan disinilah Sumber Masalahnya menurut Persfektive Analisa Lsm TINDAK, karena ada izin yang Prosedural dan ada izin yang non Prosedural, sebut Yayat.
(A.Suherman S.: Kaperwil Kalbar/Tim RK)
COMMENTS