Belitung, radarkriminal.com 20 Oktober 2025 sebelumnya telah viral namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah setempat maupun pu...
Belitung, radarkriminal.com
20 Oktober 2025 sebelumnya telah viral namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah setempat maupun pusat mengenai di ketahui Bos hotel Mariot sapaan nyonya lilian membangun gedung walet yang terpantau dari Awak media pagar sudah berkeliling bangunan di dalam kawasan hutan HP namun tak sedikitpun di tindak ?? menurut lahan desa tersebut memang mengenai kawasan HP " namun sebagian rumah warga yang diam sekitar ada juga namun itu urusan masing-masing dikarenakan itu hanya berdiam ini pun untuk usaha karena bangunan gudang sarang burung walet '' menurut Nara Sumber Terpecaya gedung walet yang berdiri di lahan kawasan HP tujuan untuk memperkaya diri
awak media mencoba konfirmasi desa setempat melalui via WhatsApp ucap salah satu oknum perangkat desa inisial KC alias kucan dak Ade surat menyurat itu " itu jelas kawasan HP hanya menggunakan modal berani ujar KC kepada awak media " Red ujar pak agung dinas kehutanan ungkapnya kepada Awak Media saat di konfirmasi melalui via WhatsApp nanti di kroscek lahan tersebut pak
Di sambung dari sebelumnya tim investigasi LSM BIN turun melihat Aktivitas mencurigakan terpantau Aik Ranggong Desa Aik Saga Kabupaten Belitung Tanjung pandan " ketika awak media melakukan investigasi lapangan berdasarkan laporan warga dan peta kehutanan terbaru. Di lokasi tersebut, tampak jelas pembangunan pagar permanen yang mengelilingi sebuah bangunan yang diduga kuat merupakan gedung sarang burung walet informasi di lahan tersebut 2 suami istri menempati tempat nyonya Lilian
Temuan tersebut menjadi sorotan karena kawasan tersebut tercatat dalam Peta Kawasan Hutan Produksi (HP) dengan kode 6614. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, pendirian bangunan di kawasan HP tanpa izin resmi dari pemerintah merupakan pelanggaran serius terhadap tata kelola kehutanan.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa bangunan tersebut telah berdiri cukup lama dan berada di atas lahan yang diketahui milik seorang pengusaha perempuan, dikenal dengan sapaan Nyunya Lilian, yang juga merupakan pemilik Hotel Mariot, sebuah properti mewah di Belitung.
Aktivitas pemagaran yang belakangan ini semakin intens, memunculkan kecurigaan publik. Beberapa warga setempat menyebutkan bahwa sebelumnya lokasi tersebut dibiarkan terbuka, namun kini terlihat upaya sistematis untuk "mengamankan" lahan. Diduga kuat ini merupakan strategi untuk memperkuat klaim atas area tersebut.
Masalah utamanya, bangunan yang berdiri di atas kawasan hutan negara seperti HP hanya diperbolehkan apabila memenuhi kriteria tertentu: mendukung pengelolaan hutan secara lestari dan mengantongi izin dari instansi berwenang. Dalam kasus ini, belum ditemukan informasi resmi terkait dokumen legal yang mengizinkan pendirian bangunan di lokasi tersebut.
Jika terbukti tidak memiliki perizinan, maka bangunan tersebut melanggar beberapa regulasi penting, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, serta PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Semua regulasi ini secara tegas melarang aktivitas pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan komersial tanpa izin.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya praktik pembiaran atau bahkan potensi permainan dalam proses pengawasan tata ruang dan kehutanan. Banyak pihak menilai lemahnya pengawasan membuka ruang bagi oknum untuk melakukan konversi lahan hutan menjadi area bisnis ilegal.
Aktivis lingkungan pun mulai angkat bicara. Mereka menilai kejadian ini bukanlah yang pertama di Belitung. Pola yang sama berulang: kawasan hutan dijadikan lokasi usaha tanpa transparansi, tanpa kajian dampak lingkungan, dan tanpa dasar hukum yang sah.
Menanggapi situasi ini, masyarakat serta pemerhati lingkungan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait seperti Dinas Kehutanan serta KLHK untuk segera turun tangan, melakukan investigasi menyeluruh, dan jika perlu, membongkar bangunan yang berdiri di atas kawasan hutan tersebut.
Permintaan ini bukan hanya demi penegakan hukum, tetapi juga sebagai langkah moral untuk menjaga keberlanjutan fungsi hutan, menekan kerusakan lingkungan, dan memastikan tidak ada lagi ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kekuatan modal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemilik lahan maupun instansi pemerintah terkait. Awak media masih menunggu klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diberitakan tetap berada dalam koridor keadilan dan akurasi bilaperlu bongkar " jangan rupiah menguasai lahan Negara untuk kepentingan memperkaya diri dengan ada gedung bangunan walet.
( Lendra Gunawan)
COMMENTS