Camat Jrengik bungkam DD mangkarak alarm ketidak beresan birokrasi desa di kabupaten Sampang sudah parah

Sampang, RK Proyek DD mangkrak di kabupaten Sampang mendapat perhatian aktivis dan warga, Setelah viral diketahui Mangkrak muncul dugaan aka...

Sampang, RK

Proyek DD mangkrak di kabupaten Sampang mendapat perhatian aktivis dan warga, Setelah viral diketahui Mangkrak muncul dugaan akal akalan dengan memakai alasan Banjir sebagai kendala, menurut pantauan media jauh sebelum banjir memang tidak dikerjakan dan terbengkalai menurut keterangan warga sendiri di bulan Agustus sebelum terjadi banjir. 

Camat Jrengik kabupaten Sampang bungkam dan tidak memberikan pernyataan apapun terkait temuan viral proyek DD tahap 1 yang mangkrak tersebut, pertanyaan nya jika banjir menjadi alasan lantas kemana anggaran dan uang negara yang telah dicairkan, sedang material yang berada di lokasi sebelum nya hnya berupa pasir saja pastinya itu pun continue tidak lah semua dibelanjakan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengerjaan saja ulas ketua DPD BIN Jatim, kamis 9 Oktober 2025.

Kuat dugaan ini ada unsur kesengajaan dengan menjadikan dana desa sebagai Bancakan dan diakali dengan musdes agar nampak legal dan sperti tertunda, padahal banjir terjadi setelah proyek itu Memang mangkrak jauh sebelum bencana dijadikan alasan, jika mau diselidiki oleh pihak inspektorat kabupaten Sampang.

Dalam hal ini pemkab Sampang benar benar harus tegas pada pemdes melalui DPMD dan kecamatan termasuk camat sendiri jangan diam dan bungkam ketika publik butuh penjelasan, jika tidak persepsi negatif pada pemerintahan H. Slamet junaiidi dan Ra Mahfud bisa di anggap jauh dari nilai transparansi publik.

Ketua DPD BIN menyayangkan jika pembangunan yang dibutuhkan masyarakat justru tertunda hnya alasan banjir sementara sekarang cuaca masih sangat bagus untuk melanjutkan nya, kecuali uang nya habis ucap nya sperti menyindir. 

Evaluasi kinerja PJ kades dan perangkat juga diserukan agar segara dilakukan, jika sudah ditemukan indikasi kesengajaan jangan justru di lindungi, kalo perlu evaluasi menyeluruh PJ kades dan jajaran nya biar tidak terulang dan dsna desa jadi Bancakan tutup ketua DPD BIN JATIM.(Coy)