Kebijakan Menahan Ijazah di SMP Negeri 1 Kedungwaru Tindakan yang Tidak Bermoral

Tulungagung, RK SMP Negeri 1 Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, kembali menjadi sorotan publik setelah diketahui menahan ijazah siswa yang t...

Tulungagung, RK

SMP Negeri 1 Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, kembali menjadi sorotan publik setelah diketahui menahan ijazah siswa yang telah lulus. Alasan penahanan tersebut sungguh tidak masuk akal, yaitu karena siswa yang bersangkutan belum mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan.

Tindakan ini jelas melanggar Pasal 7 ayat (8) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa satuan pendidikan dan dinas pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun.

Menahan ijazah siswa dapat menyebabkan beberapa masalah serius, antara lain Ijazah dapat rusak atau hilang akibat penyimpanan yang tidak tepat.

Penahanan ijazah dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dalam mencari pekerjaan.

Pihak sekolah dapat terkena masalah hukum jika ijazah tidak diserahkan kepada pemiliknya.

PLT Kepala Sekolah, SMPN 1 Kedungwaru, Efendi Sumei, saat dihubungi melalui WhatsApp, terkait adanya penahanan ijazah yang ada di SMPN 1 Kedungwaru, Ia menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan sedang menikmati liburan di Bali. Namun, pernyataan ini tidak menjawab kekhawatiran para siswa dan orang tua yang merasa dirugikan.

Humas SMPN 1 Kedungwaru, Saat di konfirmasi mengaku belum pernah ada edaran dari Dinas Pendidikan Tulungagung dan dari Bapak PLT Kepala Sekolah juga tidak pernah ada sosialisasi terkait peraturan tentang ijazah. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang peraturan yang berlaku.

LSM GMAS Tulungagung telah turun tangan dan mengawal masalah ini. Ketua LSM GMAS, Langgeng, menyatakan bahwa mereka akan konsisten mengawal masalah ini sampai selesai. Dalam pertemuan dengan pihak sekolah, LSM GMAS menemukan dugaan unsur kelalaian dari pihak kepala sekolah karena tidak pernah memberikan sosialisasi terkait peraturan tentang ijazah.

Pihak sekolah harus segera menyerahkan ijazah kepada siswa yang berhak. Menahan ijazah hanya akan menyebabkan masalah lebih lanjut dan merusak reputasi sekolah. Kepala sekolah harus bertanggung jawab dan memastikan bahwa kebijakan ini segera diubah. (tim)