Perlu Dibenahi, Dewan Pendidikan Ciamis Dinilai Tak Aktif Sejak 2016

CIAMIS, RK Isu keberlanjutan Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis kembali mencuat dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh...

CIAMIS, RK

Isu keberlanjutan Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis kembali mencuat dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Pusat Kajian Hukum Universitas Galuh, Kamis (23/10/2025), di Aula Gedung Korpri. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Andang Irpan Sahara, menyoroti urgensi pembenahan lembaga tersebut yang dinilainya sudah lama tidak berfungsi secara optimal.

Menurut Andang, masa kepengurusan Dewan Pendidikan Ciamis secara hukum telah berakhir sejak tahun 2016. Padahal, lembaga ini memiliki peran vital sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

“Sudah hampir satu dekade Dewan Pendidikan kita tidak diperbarui. Padahal, perannya penting dalam memberikan masukan, pengawasan, serta menampung aspirasi publik terhadap kebijakan pendidikan,” ujarnya di hadapan peserta FGD.

Dalam kesempatan itu, Andang juga menyinggung kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ciamis yang berada di angka 72,56. Ia menjelaskan bahwa meskipun Harapan Lama Sekolah (HLS) Ciamis telah mencapai 14,3 tahun, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih rendah, yaitu 8,1 tahun, atau setara dengan tingkat pendidikan kelas dua SMP.

“Untuk mengejar target RLS 12 tahun, diperlukan strategi bersama, kolaborasi lintas sektor, dan kehadiran lembaga seperti Dewan Pendidikan yang benar-benar aktif,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Ciamis, Muharram Ahmad Jajuli, yang hadir mewakili Kadisdik, menilai kegiatan FGD ini sebagai langkah positif dalam memperkuat tata kelola pendidikan daerah. Ia menekankan bahwa Dewan Pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai wadah partisipasi publik.

“Dewan Pendidikan bukan sekadar formalitas. Lembaga ini harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang transparan, demokratis, dan berorientasi mutu,” ungkapnya.

Muharram berharap hasil FGD ini dapat menjadi pijakan untuk merumuskan arah baru serta model restrukturisasi Dewan Pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman dan masyarakat.

Editor (Yan.P).