Pandeglang, RK Klaim Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang disebut berjalan normal di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Huda ...
Pandeglang, RK
Klaim Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang disebut berjalan normal di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Huda dan MDTA Mathlaul Anwar Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, kian dipertanyakan warga. Pernyataan pihak madrasah dan klarifikasi Kementerian Agama (Kemenag) setempat dinilai bertolak belakang dengan kondisi faktual di lapangan.
Kepada media, Herman, Kampung Tongkol RT 11/RW 004 Desa Idaman, secara tegas membantah pernyataan Kepala MDTA Mathlaul Anwar, Rudi Hartono, yang menyebut KBM berjalan normal.
Menurut Herman, Rudi Hartono merangkap jabatan sebagai kepala madrasah sekaligus guru seorang diri.
"Beberapa waktu lalu, saya pernah melihat langsung, Pak Rudi mengajar muridnya sekitar tujuh orang. Guru juga hanya beliau sendiri,” ungkap Herman ke media, Selasa (3/2/26).
Herman juga membantah alasan bencana banjir yang disebut mengganggu KBM. Ia menegaskan Kampung Tongkol tidak terdampak banjir, karena berada di dataran tinggi, termasuk lokasi rumah Pak Rudi Hartono.
"Memang ada beberapa kampung di Desa Idaman kebanjiran waktu lalu, tapi di Kampung Tongkol tidak.
Daerah sini dataran tinggi,” jelasnya.
Selain itu, Herman mengungkapkan bahwa MDTA Mathlaul Anwar tidak memiliki gedung belajar yang layak, karena bangunan madrasah telah rusak. Akibatnya, kegiatan belajar dilakukan di Majelis Taklim Al Hidayah Kampung Tongkol.
“Karena gedung MDTA rusak dan tidak punya bangunan sendiri, memang beberapa hari kemarin ada murid belajar di majelis taklim lagi setelah ramai ada pemberitaan” tambahnya.
Bantahan serupa disampaikan Ade, warga Desa Idaman lainnya. Ia menyebut pernyataan kedua kepala MDTA baik Nurul Huda maupun Mathlaul Anwar sebagai pembohongan publik.
"Apa yang disampaikan ke publik itu pembohongan. Kondisinya tidak seperti yang mereka sampaikan,” tegas Ade.
Investigasi Radar Nusantara
Berdasarkan penelusuran awal Radar Nusantara, terdapat sejumlah hal krusial yang perlu diverifikasi secara mendalam, antara lain:
1.Jumlah dan status guru aktif
Informasi warga menyebutkan adanya dugaan kekurangan tenaga pendidik, bahkan hanya satu guru aktif. Kondisi ini perlu dicocokkan dengan data resmi guru yang tercatat di EMIS Kemenag.
2.Absensi dan jadwal KBM
Keberlangsungan KBM seharusnya didukung oleh absensi siswa dan guru, serta jadwal pembelajaran rutin. Warga mempertanyakan konsistensi KBM apabila kegiatan belajar hanya berlangsung sporadis atau tidak rutin.
3.Data EMIS dan izin operasional
Data lembaga, jumlah siswa, guru, serta aktivitas KBM tercatat dalam Education Management Information System (EMIS) Kemenag.
Ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi faktual di lapangan berpotensi menjadi persoalan serius.
4.Kelayakan sarana dan prasarana
Tidak adanya gedung belajar yang layak dan penggunaan tempat alternatif seperti majelis taklim menimbulkan pertanyaan tentang pemenuhan standar minimal penyelenggaraan pendidikan diniyah.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenag Pandeglang menyatakan bahwa hasil klarifikasi menyebut KBM berjalan, serta menegaskan izin operasional MDTA dapat dicabut jika KBM tidak dilaksanakan. Namun, dengan munculnya bantahan rinci dari warga, perbedaan keterangan ini memperkuat urgensi audit lapangan dan verifikasi data EMIS secara terbuka.
Radar Nusantara akan terus melakukan penelusuran lanjutan, termasuk meminta klarifikasi resmi Kemenag terkait kecocokan data EMIS dengan kondisi riil di lapangan, demi menjaga hak peserta didik dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan.
(YEN)
COMMENTS