Sekdes, BPD, Kades serta Dinas PMD tidak bisa memberikan tanggapan terkait Dana Desa.

Bilah Barat, Radar Kriminal Aneh memang,mulai dari Sekretaris Desa(Sekdes),Badan Permusyawarahan Desa(BPD),Kepala Desa(Kades) serta Kepala D...

Bilah Barat, Radar Kriminal

Aneh memang,mulai dari Sekretaris Desa(Sekdes),Badan Permusyawarahan Desa(BPD),Kepala Desa(Kades) serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(Kadis PMD) tidak bisa memberikan tanggapan terkait penggunaan dana desa Tebing Linggahara Baru. 

Penggunaan Dana Desa Tebing linggahara Baru Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,tahun 2023 tahap1 tidak sesuai administrasi. Contohnya dalam penyaluran BLT DD, ditahap1 dananya diambil sekaligus sebesar Ro. 194 juta untuk 54 orang penerima manfaat. namun untuk pelaksanaan dan penyerahannya kemasyarakat tidak sekaligus alias bertahap. 

Ditahap1 tahun 2023 juga diambil dana untuk pelatihan peternakan, perikanan dan pertanian sebesar Rp. 16.880.000, tapi  diduga kegiatan tersebut fiktip dan tidak ada Perdesnya.Kemudian dibuat anggaran untuk Bimtek Kades dan ketua TP PKK keluar provinsi sebesar Rp. 27.400.000 kemungkinan tidak terdaftar di penetapan APBDes dan tidak ada juga Perdesnya. 

M. Saib selaku Sekdes Tebing Linggahara baru saat dikonfirmasi tidak bisa menjawab,saat ditanya kenapa dalam penyerapan dan penggunasn Dana Desa bisa tidak seduai dengan administrasinya.Begitu juga Wakil Ketua BPD pak Tolopan  dikonfirmasi berkali kali tidak pernah mau menjawab.

Didatangin Kekantor desa samlai 3x guna konfirmasi,Kades M. Yusup pane tidak pernah ada dikantornya. Lain halnya tanggapan dari Kadis PMD LabuhanBatu Abdi jaya pohan, dikonfirmasi terkait pengambilan dana BLT DD sekaligus beliau mengatakan"mana bisa diambil sekaligus dana BLT DD bang"terangnya melalui Whass App.Diharapkan kepada APIP dan APH yang dikabupaten Labuhan  batu,supaya memanggil Kades tebing linggahara baru terkait pengawasan dan penindakan hukum terkait penggunaan Dana Desa. (Sorta)