PONTIANAK, RADAR KRIMINAL Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna ...
PONTIANAK, RADAR KRIMINAL
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna menangkal politik identitas dan isu suku, agama, ras dan antar golongan (sara). FGD yang melibatkan berbagai tokoh tersebut dalam upaya mensukseskan pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
Ketua PWI Kalbar Gusti Yusri mengatakan dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan meningkatnya eskalasi ketegangan. Hal tersebut lantaran dalam pemilu masing-masing pihak tentu ingin menunjukkan eksistensi dengan tujuan ingin mencapai kemenangan.
"Kami PWI Kalbar merasa terpanggil untuk mengangkat ini menjadi diskusi sehingga bisa membantu pemerintah dan pelaksana pemilu," ucap Ketua PWI Kalbar Gusti Yusri pada Senin (18/7).
Dirinya menambahkan ditengah masyarakat selama ini politik identitas selalu mewarnai pesta demokrasi. Pada satu sisi karena Indonesia merupakan negara yang plural hal ini merupakan sebuah dinamika atau modal keberagaman. Namun pada sisi lain jika tidak berjalan dengan baik maka justru bisa menjadi sumber konflik.
Ia menyebutkan dalam pesta demokrasi masing-masing pihak akan mengemukakan identitasnya sebagai sarana untuk memenangkan pertarungan. Misalnya dengan menggunakan identitas agama, kesukuan, kedaerahan dan lainnya.
"Lewat diskusi ini kita berharap bisa menyatukan persepsi mengenai politik identitas guna mewujudkan pemilu yang sehat," jelasnya.
Selanjutnya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalbar, Ismail Ruslan mengatakan dalam setiap persoalan yang terjadi ditengah masyarakat tokoh agama harus tampil didepan. Termasuk pada persoalan isu sara dan lainnya dalam pemilu. Maka tokoh agama harus tampil ditengah masyarakat untuk merespon isu tersebut.
"Tidak boleh tokoh agama tidak merespon persoalan isu sara dan lainnya," ucap Ketua FKUB Provinsi Kalbar, Ismail Ruslan.
Dirinya menyebutkan berdasarkan pengalaman pemilu kepala daerah, FKUB bersama tokoh agama dan masyarakat selalu melakukan berbagai kegiatan untuk menangkal isu yang berkaitan dengan politik identitas. FKUB menurutnya juga selalu berkerjasama dengan pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU untuk bersama menggalang gerakan pemilukada di kalbar secara aman.
"Berdasarkan pengalaman kita 14 kabupaten kota semuanya berkomitmen untuk mendukung terciptanya pemilu damai di Kalbar," katanya.
Ismail menjelaskan semua tokoh agama yang tergabung dalam FKUB dan kelompok etnis selalu melakukan gerakan sosial untuk mendeklarasikan pentingnya pemilu damai di Kalbar. Selain itu menurutnya Kementrian Agama dan Markas Besar (Mabes) Polri juga telah melaunching tahun toleransi.
Dikatakannnya untuk di Kalbar launching tahun toleransi telah dilakukan di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang. Menurutnya Provinsi Kalbar sangat penting untuk menggagas kerukunan dan pilkada damai. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan diharapkan bisa mensukseskan pemilu 2024 mendatang.
"Upaya yang kita lakukan sejak awal tahun dalam upaya mencicil persoalan yang kita prediksi akan muncul pada 2024," jelasnya.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Agama (Kemenang) Provinsi Kalbar, Syahrul Yadi mengajak semua semua elemen bisa mempercayakan pelaksanaan pemilu pada KPU, Bawaslu dan DKPP. Selain itu menurutnya hal yang harus diantisipasi yakni terkait politik identitas, politik simbol, hoaks, fitnah, adu domba dan pemaksaan hak.
"Saya pikir pemilu ini adalah gawai secara nasional dan momentum pergantian kepemimpinan tidak harus dengan melakkan hal yang tidak pantas dilakukan umat beragama," ucap Kakanwil Kemenag Kalbar Syahrul Yadi.
Dirinya juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam penggunaan media sosial. Menurutnya media sosial sangat luar biasa dalam rangka membumbui dahsyatnya pemilu. Sehingga masyarakat harus menggunakan rumus saring sharing dan share.
"Banyak orang yang menjadikan medsos sebagai ladang untuk melakukan hal yang tidak menguntungkan secara hidup berbangsa dan bernegara," tutupnya.
Kaperwil Kalbar : Ayi Suherman. S.
COMMENTS