Dugaan Kasus SDN 3 Cibunigeulis Bungursari, Kuasa Hukum Ahli Waris Akan Segera Layangkan Somasi Kepada Pemkot Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya, RadarKriminal.com.  Persoalan dugaan penyerobotan lahan SDN 3 Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, kembal...

Kota Tasikmalaya, RadarKriminal.com.

 Persoalan dugaan penyerobotan lahan SDN 3 Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, kembali mencuat ke permukaan. Kuasa hukum dari pihak ahli waris tanah yang diklaim merupakan lokasi sekolah tersebut menyatakan akan segera melayangkan somasi resmi kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Menurut informasi yang dihimpun, pihak ahli waris merasa tidak pernah memberikan izin selain "Konon" izin Hak Guna Pakai dari orangtuanya, atau apalagi "Pihak Ahli waris telah melakukan proses jual-beli atas tanah yang kini berdiri bangunan SDN 3 Cibunigeulis ? Kuasa hukum menilai bahwa terdapat indikasi pelanggaran hukum (PMH) dalam proses pemanfaatan tanah tersebut oleh pemerintah daerah.

Hasil konfirmasi Endra Rusnendar SH selaku Pembina Yayasan DPP LBH Merah Putih Tasikmalaya menyampaikan kepada RadarKriminal,“Bahwa, Kami telah mengumpulkan bukti-bukti administratif dan historis kepemilikan tanah. Jika tidak ada itikad baik dari pihak Pemkot dalam waktu dekat, kami akan melayangkan somasi sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur hukum lebih lanjut,” ujarnya

Pihak keluarga dan kuasa hukumnya juga sangat menyayangkan lambannya respon dari Pemkot Tasikmalaya terhadap berbagai upaya komunikasi yang telah dilakukan. Mereka berharap agar persoalan ini bisa diselesaikan secara adil dan terbuka, tanpa harus berlarut-larut hingga menimbulkan dampak sosial yang lebih besar bagi Potret kepemimpinan Walikota Dan Wakil Walikota yang saat ini menjabat.

Kasus ini juga diyakini Endra Rusnendar SH, akan segera viral dalam mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pegiat hukum dan masyarakat sekitar yang meminta adanya transparansi dan kejelasan hukum, bukan hanya terkait status lahan yang digunakan untuk fasilitas pendidikan tersebut. Akan tetapi, sikap dari Pemkot Tasikmalaya yang disini sebagai Perwakilan Pemerintahan Negara, jangan sampai ada anggapan, "BILA NEGARA TIDAK HADIR UNTUK RAKYATNYA SENDIRI DALAM MENDAPATKAN KEADILAN HUKUM". 'tandasnya

Endra Rusnendar SH selaku Kuasa hukum non-litigasi ahli waris menegaskan, "Bahwa, somasi akan dilayangkan dalam waktu dekat, dan jika tidak direspon dengan baik, langkah hukum lanjutan hingga pengaduan ke Ombudsman dan instansi terkait lainnya akan menjadi opsi selanjutnya.

- Endra R