Dugaan Penyerobotan Tanah atas Nama Alm. Muhtar di Gunung Hareueus Akan Segera Dilapor Dan Digugat ke Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya,RadarKriminal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MERAH PUTIH Tasikmalaya menyatakan bahwa pihaknya akan segera melayangkan gugatan...

Kota Tasikmalaya,RadarKriminal

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MERAH PUTIH Tasikmalaya menyatakan bahwa pihaknya akan segera melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas dugaan penyerobotan tanah milik almarhum Muhtar yang terletak di wilayah Gunung Hareueus, Tasikmalaya.

Kuasa hukum dari ahli waris alm. Muhtar menilai bahwa telah terjadi tindakan penyerobotan atas tanah yang secara hukum masih tercatat atas nama almarhum. Berdasarkan bukti dan dokumen yang dimiliki oleh ahli waris, tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan maupun dialihkan secara sah kepada pihak lain. Ditambah lagi adanya pengakuan dari saudara Yayan yang saat itu Yayan menyampaikan waktu Audensi di aula gedung DPRD kota Tasikmalaya pada tanggal 05 Juni 2025, Yayan menyampaikan, "Bahwa, sebelum adanya pemecahan tanah dibagi 7 bidang tanah di blok gunung Hareueus oleh saudara Dadang, bila SPPT sebelumnya itu a.n Muhtar". terang yayan

“Dan, kami menduga semakin kuat telah terjadi pelanggaran hukum secara administratif berupa, Tidak ada izin dari ahli waris alm.Muhtar sebagai dasar pemecahan tanah a.n alm.MUHTAR, dan hal tersebut terindikasi adanya dugaan penyerobotan lahan yang berpotensi merugikan ahli waris a.n MUHTAR secara materiil maupun immateriil. Saat ini kami tengah menyiapkan berkas dan alat bukti untuk diajukan dalam hal gugatan perdata dan pelaporan Pidana di pengadilan bila ditemukan adanya unsur Pidana,” ujar perwakilan LBH MERAH PUTIH Tasikmalaya.

LBH MERAH PUTIH menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah warisan. Proses hukum ini juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar menghormati dan menaati aturan hukum yang berlaku.

Pihak LBH juga membuka ruang komunikasi dengan semua pihak terkait guna menyelesaikan perkara ini secara adil dan transparan.

- Endra R