Terbongkar! DLH Tulungagung Diduga Gunakan Kendaraan "Bodong" Bertahun-Tahun, Akankah Bupati Turun Tangan?

Tulungagung, RK Sebuah dugaan serius menyeruak di tubuh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tulungagung: penggunaan kendaraan operasional tanpa sur...

Tulungagung, RK

Sebuah dugaan serius menyeruak di tubuh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tulungagung: penggunaan kendaraan operasional tanpa surat-surat lengkap (STNK dan BPKB) yang disinyalir sudah berlangsung bertahun-tahun. Skandal "kendaraan bodong" ini memicu desakan agar Bupati Tulungagung segera bertindak tegas.

Rika, staf Bidang Tata Lingkungan DLH, mengonfirmasi keberadaan dua kendaraan bermasalah: truk tangki air AG 8117 RP dan truk dump AG 8115 RP.

Truk tangki AG 8117 RP, yang digunakan untuk penyiraman taman, pajaknya mati sejak 2019. Diduga kuat, kendaraan ini tidak bisa diperpanjang STNK-nya karena merupakan hasil modifikasi dari dump truck dan BPKB-nya tidak ada.

Lebih mencengangkan, truk dump AG 8115 RP, yang dipakai untuk operasional penebangan pohon, telah dioperasikan DLH tanpa STNK dan BPKB sejak diterima dari Dinas PUPR pada 2020. Ini berarti, selama lima tahun, DLH telah menggunakan kendaraan ini secara ilegal.

Kepala Bidang Persampahan, Yudha, mengamini informasi tersebut dan bahkan menambahkan adanya kendaraan berplat B lain dengan masalah serupa (pajak mati dan BPKB tidak diketahui) yang telah digunakan DLH sejak 2012.

Meskipun biaya pemeliharaan kendaraan dinas di DLH dikabarkan mencapai sekitar Rp 900 juta lebih per tahun, Yudha menyebutkan angka sekitar Rp 700 juta. Pertanyaan besar muncul: kemana dana tersebut dialokasikan jika legalitas kendaraan dasar saja tidak terjamin?

Kepala BPKAD Tulungagung, Galih, menyatakan bahwa tanggung jawab legalitas kendaraan sepenuhnya berada di tangan dinas pengguna.

Skandal "kendaraan bodong" ini tidak hanya merusak citra Pemkab Tulungagung, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat bertanya-tanya, apakah ada oknum yang sengaja bermain dalam kasus ini? Dimana kewibawaan Bupati Tulungagung jika masalah mendasar seperti ini dibiarkan berlarut-larut? Publik menanti langkah konkret dari Bupati untuk menuntaskan permasalahan yang mencoreng nama baik pemerintah daerah ini. (Singg.tim red)