Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Diduga Arahkan Restorative Justice Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa Leuwibudah T.A 2018

Kabupaten Tasikmalaya,RadarKriminal. Dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Kepala Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, K...

Kabupaten Tasikmalaya,RadarKriminal.

Dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Kepala Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2018, kini kembali menjadi sorotan publik. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya diduga mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui pendekatan Restorative Justice (keadilan restoratif).

Padahal, berdasarkan hasil pelaporan dan investigasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dari pengelolaan dana desa tersebut terindikasi cukup signifikan. Langkah Inspektorat ini memunculkan tanda tanya besar dari kalangan masyarakat dan aktivis anti-korupsi, mengingat keadilan restoratif pada prinsipnya lebih tepat diterapkan dalam kasus pidana ringan, bukan kasus yang melibatkan dana negara dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Kuasa hukum pelapor dari LBH Merah Putih menyayangkan jika proses hukum dialihkan ke jalur non-yudisial tanpa mempertimbangkan substansi kerugian negara dan kepentingan masyarakat desa yang dirugikan. "Kami mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Jangan ada kesan pembiaran atau pengaburan kasus ini," tegas Endra Rusnendar, S.H., salah satu LBH yang turut mengawal perkara ini.

Pihak pelapor juga telah menyerahkan dokumen pelaporan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang saat ini sudah berjalan pelimpahan ke Kejari kabupaten Tasikmalaya, dan saat ini menanti kejelasan tindak lanjut penanganan hukum yang lebih tegas. Masyarakat berharap agar kasus ini tidak "dikaburkan" atau diselesaikan secara damai yang tidak menyentuh rasa keadilan publik.

Penting bagi semua pihak, khususnya lembaga pengawasan dan penegakan hukum, untuk menjunjung tinggi integritas dan tidak membuka ruang kompromi terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa yang merupakan hak rakyat.

- Endra R