Cegah Kerugian Negara, KPK Dorong Kementerian ATR/BPN Perbaiki Sistem Tata Kelola Pelayanan Pertanahan

Sorong, RK  ( 31/05/2024) Implementasi pelayanan pertanahan saat ini dihadapkan dengan sejumlah tantangan, yang berpotensi menimbulkan  seng...

Sorong, RK 

( 31/05/2024) Implementasi pelayanan pertanahan saat ini dihadapkan dengan sejumlah tantangan, yang berpotensi menimbulkan  sengketa dan konflik, bahkan dapat memicu munculnya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada saat Rapat Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Tahun 2024, di Jakarta, 30 Mei 2024.

Ghufron menyampaikan 4 poin utama terkait tata kelola sistem pelayanan pertanahan yang rawan akan praktik korupsi, seperti: ketidakpastian syarat, prosedur dan biaya; ketidakmudahan dan sistem yang tak sederhana; tidak efisien dan efektifnya sistem; serta tidak adanya sarana pengaduan. 

“Perbaikan sistem tata kelola dapat dimulai dari penguatan internalisasi pondasi lembaga dalam menjauhi perilaku koruptif. Sehingga seluruh Insan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (kem_atrbpn) memiliki visi dan misi sama dalam memberi pelayanan optimal kepada masyarakat,” jelas Ghufron.

Lebih lanjut Gufron mengatakan Layanan Aduan Masyarakat (Dumas) KPK dalam kurun tahun 2020-2022 menerima 207 aduan terkait pelayanan sertifikat, hak tanggungan, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Dalam 4 tahun terakhir, Direktorat Monitoring KPK memotret 31.228 kasus dimana 37% merupakan sengketa, 2,7% konflik, dan 60% berupa perkara terkait pertanahan. Selain itu juga ditemukan 244 kasus perihal mafia tanah sejak tahun 2018 hingga 2021” terangnya

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan mafia tanah merupakan momok bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap jajarannya dapat meningkatkan kapasitas dan menjaga integritas dalam bertugas melayani masyarakat. “Kapasitas tanpa integritas akan sangat sia-sia, sementara integritas tanpa peningkatan kapasitas tidak membuat kita lebih maju,” pungkasnya.

(RP)