Dugaan Negara C.q Pemda Kota Tasikmalaya Tidak Hadir untuk Masyarakat yang Membutuhkan

Tasikmalaya, RK Tanggal] – Masyarakat Kota Tasikmalaya kembali menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Daerah setempat. Dugaan men...

Tasikmalaya, RK

Tanggal] – Masyarakat Kota Tasikmalaya kembali menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Daerah setempat. Dugaan mencuat bahwa negara, dalam hal ini melalui Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam hal melalui Kepala Bagian Pemerintahan, tidak hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perhatian serius dari negara.

Berbagai permasalahan sosial dan pelayanan publik dilaporkan oleh masyarakat yang merasa terabaikan. Di antaranya, lambatnya respons terhadap aduan warga miskin, minimnya akses secara adil dan merata, serta ketidakhadiran aparatur pemerintah dalam menindaklanjuti keluhan terkait suatu permasalahan yang satunya ahli waris yang tidak lain warga masyarakat Panututan Paseh Kota Tasikmalaya.

“Saat kami benar-benar butuh bantuan ditengah kondisi yang sulit, tidak ada dari pihak pemerintah yang hadir dalam permohonan audensi di kantor DPRD kota Tasikmalaya di bulan sebelumnya. Padahal kami sudah berusaha mengajukan permohonan audensi kepada pihak DPRD dengan mengundang bagian pemerintahan dan bagian hukum secara resmi melalui YAYASAN LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA. 'ungkapnya

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen dan tanggung jawab moral maupun hukum dari Pemerintah Daerah sebagai representasi negara di tingkat lokal. Dalam prinsip pelayanan publik, pemerintah semestinya menjadi garda terdepan dalam menjamin hak dasar warganya, terutama di masa-masa sulit.

Sejumlah aktivis masyarakat sipil dan pengamat kebijakan diantaranya, Endra Rusnendar SH selaku Pembina YAYASAN LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA, "Menilai bahwa ketidakhadiran negara dalam situasi krusial seperti ini mencerminkan krisis empati dan lemahnya sistem birokrasi. Hal ini dikhawatirkan akan memperbesar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah.

“Negara tidak boleh absen. Pemda adalah perpanjangan tangan negara, dan jika mereka gagal menjalankan fungsinya, maka ini bukan hanya persoalan teknis, tapi juga pelanggaran terhadap mandat konstitusi. 'tegasnya

Masyarakat mendesak agar Pemerintah Kota Tasikmalaya segera melakukan koreksi terhadap sistem dan budaya kerja birokrasi yang dinilai tidak pro rakyat. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur hingga tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi langkah penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat.

- Endra R