LABUHANBATU-Radar Kriminal - Penyebab tidak berhasilnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Labuhanbatu mengembangkan usaha diduga akibat pem...
LABUHANBATU-Radar Kriminal- Penyebab tidak berhasilnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Labuhanbatu mengembangkan usaha diduga akibat pemanfaatan situasi dan kondisi untuk kepentingan pribadi.
Pasalnya, meskipun pengurus telah diberi pelatihan dan dibimbing oleh Tenaga Ahli (TA) dari dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (PMD/K) Labuhanbatu serta dimonitoring pendamping desa namun, pengelolaan BUMDes 4masih gagal bahkan terindikasi merugikan keuangan negara.
Al Ashari Hasibuan,salah seorang aktifis pemerhati sosial di Labuhanbatu mengatakan indikator penyebab gagalnya BUMDes adalah pembentukan usaha BUMDes tidak memperhatikan kajian potensi desa sehingga usaha yang dikelola tidak berkembang.
"Seharusnya setelah diberi pelatihan dan dibimbing,pengurus BUMDes menerapkan kewirausahaan sehingga usaha yang dikelola berkembang bukan malah gagal atau tumpur,' cetusnya.
Menurutnya, Inspektorat, DPMD beserta TA dan Kepala Desa (Kades) juga turut bertanggungjawab mangkraknya BUMDes di Labuhanbatu. Sebab, sesuai Petunjuk Teknis (Juknis), unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari BUMDes.
"Jadi untuk apa pengurus BUMDes menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepada Kades,selanjutnya diserahkan ke DPMD untuk diverifikasi dan diaudit oleh Inspektorat," tegasnya.
Ia juga menilai bahwa monitoring dan evaluasi LPj BUMDes hanya pengalihan agar terlihat menindaklanjuti permasalahan ini.sebab, jelasnya, secara Juknis, pengurus menyampaika LPj nya secara berkala. Selain monitoring dan evaluasi LPj tersebut, audit ulang atas pengelolaan penggunaan anggaran BUMDes Sei Sentosa Kec. Panai Hulu juga terkesan hanya formalitas.
" Hasil audit ulang yang dilakukan Inspektorat Labuhanbatu atas pengelolaan penggunaan anggaran BUMDes Sei Sentosa tidak sesuai. Dari mana aturan ditemukan kerugian bisa dikembalikan dengan cara dicicil. Terus mengapa permasalahan buming baru dilakukan monitoring dan evaluasi LPj BUMDes, kemana selama ini monitoring dan evaluasi itu," tandasnya. (Dharma Bakti)
COMMENTS