Sanggau(Kalbar),Radar Kriminal Kemendag RI dan dinas perindustrian perdagangan energi dan sumber daya mineral provinsi Kalimantan barat meng...
Sanggau(Kalbar),Radar Kriminal
Kemendag RI dan dinas perindustrian perdagangan energi dan sumber daya mineral provinsi Kalimantan barat mengadakan rapat dukungan koordinasi perdagangan di kawasan lintas batas 27/10/2021.Acara ini menjaga prokes ,semua peserta memakai masker .
Adapun Susunan acara sebagai berikut:
1. Registrasi, Pembukaan , Menyanyikan lagu Indonesia raya hadirin dipersilahkan berdiri , laporan ketua panitia yang disampaikan oleh ( Ibu Dwi yoga Diana Fitri, SE ), kata sambutan kadis perindag provinsi Kalimantan barat sekaligus membuka acara secara resmi diwakili oleh Bapak (DR. Abdul Haris Fakhmi , ST , MT,) pembacaan doa oleh (Bapak Irwanlahni Safitra.,ST, MT.) Sebagai Moderator (Bp Eko Darmawansyah, S.ST Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri , Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ).
Paparan secara Zoom oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementrian Dalam Negeri Asistan Deputi Penataan Ruang Kawasan Pembinaan (Dr.Ir. Suroyo , M.Si),Kepala Provinsi Kalimantan-Barat ,Kabid Perencanaan Ekonomi Kalimantan-Barat, Penjelasan secara Zoom dari perwakilan Konjen RI di Kuching Sarawak , Paparan dari Dinas Perindag Provinsi Kalimantan-Barat (Bapak Dr. Abdul Haris Fakhmi, ST , MT) , Diskusi /tanya jawab ,didalam acara tanya jawab ini diberikan kesempatan 3 orang penanya oleh moderator ,pertanyaan pertama dilayangkan oleh Ibu Endang , Penanya kedua oleh Bp Zaenal , ketiga oleh Ajo Daswir.
Adapun Ibu Endang Penanya pertama menanyakan Kapan sebenarnya Pintu Gerbang perbatasan kedua belah negara dibuka , dan penanya kedua meminta mohon kepada kemendag mencabut pasal yang memberatkan pengusaha perbatasan , penanya ketiga menanyakan Apakah hasil ngeluarkan barang pakai KILB itu bisa diperjualbelikan di Indonesia ? .
Moderator langsung menelpon perwakilan KJRI di Kuching mendengarkan langsung jawaban dari KJRI , perwakilan KJRI di Kuching menjawab belum bisa karena di malaysia Sarawak Covid-19 Masih tinggi , dari pemerintah Sarawak sendiri belum mengijinkan untuk dibuka pintu gerbang PLBN Entikong dibuka untuk pelintas barang dan orang .
Kepala Kantor stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Entikong juga menjelaskan aktivitas nya diperbatasan selama pandemi.
Dari Imigrasi sendiri sekiranya pintu masuk ke Malaysia dibuka dalam waktu dekat ini kami siap buatkan WNI Spri.
Adapun jawaban dari Bapak Hery mewakili Kepala Kantor Bea Cukai Entikong menjawab pertanyaan dari Bp Ajo Daswir , untuk hasil belanja pakai KILB itu tidak boleh di jual karena itu sesuai aturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempunyai KILB tersebut dan saya ingatkan Kepada Masyarakat yang mempunyai KILB jangan sekali kali menjual KILB nya kepada orang lain
Adapun yang menjadi narasumber dalam acara ini ( Edi Samsudin Nasution, SE., MAP) kepala sub direktorat batas antar negara dan pulau-pulau terluar, direktorat kawasan, perkotaan dan batas negara, Ditjen bina administrasi kewilayahan, kementerian dalam negeri dan (DR Abdul Haris Fakhmi, ST, MT), Kepala bidang perencanaan ekonomi, Bapeda provinsi Kalimantan barat.
Dan dihadiri oleh Kepala Administrasi PLBN Entikong yang diwakili oleh (Bapak Rudy Marwoto),Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Entikong Youngki Wahyu Setiawan , Kepala Kantor Imigrasi Entikong diwakili oleh bapak Fredy dan salah satu pegawai Imigrasi, Kepala Kantor KPPBC TIMP C Entikong diwakili oleh ( Bapak Heri), dan Beberapa Pengurus Pengusaha yang ada di Perbatasan seperti : Ketua Pengusaha Perbatasan Pasar Baru PLBN Entikong (Ibu Endang ), Dirut PT Irfan Rinjani (Bapak Saepul) , Ajo Daswir , Joko Witono, Aris , Toyo , Jery , Jansen, Adi Konat , Zaenal ,dan beberapa pengurus Pengusaha UKM Lainnya yang ada di kecamatan Entikong dan Sekayam Kabupaten Sanggau , Kalimantan-Barat.
Ditempat yang sama setelah acara selesai Tim Media Meminta waktu sebentar untuk menjelaskan inti dari isi kegiatan yang telah berlangsung tadi , berikut penjelasan nya : berkenaan dengan dampak-dampak pelaku usaha yang dikaitkan dengan kebijakan yang berkaitan dengan negara tetangga, sosial ekonomi di perbatasan kedua negara, jadi intinya masyarakat mengharapkan juga agar pemerintah secepatnya lah membuka pos border, berkenaan dengan aktivitas masyarakat tapi perhatikan juga dengan kondisi negara tetangga. Yang ke2 tadi mungkin juga yang disampaikan meninjau kembali peraturan perdagangan terkait dengan masalah lokasi-lokasi perdagangan tempatan , itu nanti coba menengahi hal seperti itu.
Adapun hal-hal review BTA ( Border Trade Agreement) barang-barang yang boleh atau tidak boleh yang dikaitkan dengan perdagangan perbatasan Yang intinya nya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan, terkait dengan keterlibatan masalah kebutuhan rakyat kalau ekspor-impor itu lain lagi permasalahannya ( Sekretariat Jakarta Sosek Mal-IndoEdi Samsudin Nasution. SE., MAP).
(A.Suherman S : Kaperwil Kalbar).Tim RK
COMMENTS