Karimun, Radarkriminal.com Kepri: Pandemi Covid-19 yang mulai memuncak sejak tahun 2020 hingga saat ini tentunya menjadi perhatian serius pe...
Karimun, Radarkriminal.com
Kepri: Pandemi Covid-19 yang mulai memuncak sejak tahun 2020 hingga saat ini tentunya menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun di daerah.
Guna percepatan pemulihan ekonomi nasional maupun tingkat kabupaten kota serta provinsi, Presiden Joko Widodo mengintruksikan jajarannya melalui Mendagri serta Menteri Keuangan agar melakukan refocussing minimal 50% dari setiap anggaran yang berpusat pada belanja langsung dan tidak langsung, agar fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat yang terima langsung dan tidak langsung.
Mirisnya, instruksi presiden maupun dua kementrian ditahun 2020 tersebut seakan tidak berlaku di Kabupaten Karimun, provinsi kepulauan Riau (Kepri), dari hasil audit BPK Provinsi terkait ketaatan Pemda dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, pasalnya, Refocussing yang digadang itupun tidak terlaksana, bahkan ada sejumlah mata anggaran yang pencapaiannya bahkan minus dari target minimal 50%.
Dari hasil Audit BPKP, tercatat alokasi sejumlah anggaran yang disorot, yakni; Perjalanan Dinas Luat Daerah yang meningkat, dengan total pengeluaran Pemda Karimun di tahun puncak pandemi sebesar Rp.85.550.423.634,- (85,5M) naik sebesar 165 juta rupiah dari nilai sebelum pandemi.
Dari nilai akumalsi sebesar 85,5 Miliar tersebut, BAPPEDA Karimun dalam buku Penjabaran APBD Perubahan tahun 2020 dengan nomor 74 Tahun 2020 juga mengalami kenaikan biaya perjalanan dinas luar daerah, bahkan, disetiap kegiatan dialokasikan biaya makan minum rapat yang nilainya mulai dari empat juta rupiah hingga seratusan rupiah sekali rapat.
Di tahun 2020 BAPPEDA Karimun mendapat anggaran sebesar Rp.12.041.991.335,53,- (12 M). Dengan biaya belanja lansung sebesar 7,6 Miliar rupiah.
Anehnya, dalam program Peningkatan Pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran inilah disisipkan biaya makan minum rapat sebesar 49 juta rupiah, serta belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.721.360.000,00 itu hanya di kegiatan itu saja, bahkan, setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu di alokasikan biaya yang sama meskipun kegiatannya dilaksanakan di kabupaten Karimun.
Misalnya saja, penyusunan laporan keuangan dan ikthisar realisasi kinerja keuangan SKPD yang lokasi kegiatannya di kabupaten Karimun namun mengeluarkan dana sebesar 49,9 juta rupiah utuk perjalanan dinas luar daerah di provinsi kepulauan Riau diluar kabupaten Karimun, serta biaya makan minum sekali rapatnya sebesar Rp.2.640.000,-
Selain itu, dalam kegiatan Penyusunan LAKIP yang berlokasi di Karimun juga, numun tetap mengalokasikan biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.39.150.000,- dan biaya makan minum pada rapat sebesar 2,3 juta rupiah.
Paling anehnya lagi, kegiatan pengembangan ekonomi lokal berbasis cluster sajapun masih mengucurkan biaya perjalanan dinas luar daerah dengan total biaya Rp.34.300.000,- dan lagi-lagi tersisip biaya makan minum dalam rapat yang digelar sebesar 9,7 juta rupiah.
Keganjilan inilah yang dirasa berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi di tubuh BAPPEDA Karimun. Hal itu dikatakan M Hafidz, pegiat anti korupsi Kepri.
Pada awak media ini, dirinya mengatakan jika hampir setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu mengeluarkan biaya perjalanan dinas luar daerah.
" Kalau kita baca LKPJ serta buku penjabaran APBD Perubahan TA 2020, setiap rapat, baik dikantor maupun diluar kantor, selalu mengalokasikan biaya makan minum dan perjalanan luar daerah. Padahal, tahun 2020 merupakan puncak pandemi Covid-19 gelombang pertama, bahkan PPKM atau pembatasan perjalanan luar daerah bagi aparat ASN itu dilarang ketat. Ini liat di penjabaran, yang berangkat itu malah eselon III dan IV. Dengan tujuan kota sselain kabupaten Karimun. Aneh tentunya, dah lebih aneh lagi BPK P memberikan predikat WTP, sungguh luar biasa," jabarnya, Selasa (02/12/2020) dikawasan Batam Centre.
Dikatakannya lagi, ada upaya pihak tertentu di tubuh BAPPEDA yang mampu mengkondisikan laporan adminstrasi perjalanan dinas luar daerah disaat pandemi.
" Audit BPKP itu hanya kelengkapan administrasi lho, itu perlu kita ingat. Selama mereka mampu melengkapi bukti perjalanan berupa tiket dan kwitansi pembelian makanan dan minuman, hal ini tentunya luput dari audit BPK. Namun, yang perlu ditelusuri penegak hukum adalah kebenaran tiket perjalanan serta voucer penginapan hotel. Modusnya biasanya ada oknum biro perjalanan yang menjual belikan tiket maupun voucer hotel sebagai bukti laporan administrasi. Untuk biaya makan minum rapat, biasanya setiap instansi telah bekerjasama dengan usaha jasa makanan. Tapi ada benang merah dari masalah ini, penegak hukum semestinya melakukan pembuktian atas perjalanan dinas luar daerah itu, apakah real dilakukan atau hanya tiket kosong?," Paparnya.
Dirinya merasa jika peningkatan perjalanan dinas luar daerah ditengah pandemi Covid-19 sangat mencurigakan.
" Ya iyalah, kalau penegak hukum tutup mata atas hal ini, ada apa? Apakah pihak kejaksaan tidak mendapat surat edaran dari kejaksaan agung soal Refocussing minimal 50% anggaran? Atau mereka tak tahu ada pembatasan perjalanan dinas luar daerah di tahun 2020?, Apakah kejari Karimun dan Kejati Kepri tidak mengetahu jika kejaksaan agung RI diminta memantau alokasi dana daerah untuk pemulihan ekonomi daerah?, Atau, jangan-jangan ada oknum penegak hukum yang ikut "main mata"?, Ini harus diungkap. Ini kasus besar, negara berpotensi besar kehilangan uang karna spekulasi perjalanan dinas luar daerah di tubuh BAPPEDA ini. Kalau Kejari dan Kejati tidak memiliki buku penjabaran APBD Perubahannya, kami akan serahkan, tapi ingat, jangan "86" ya,"pungkasnya.
Hingga saat ini, kepala BAPPEDA kabupaten Karimun, Junaidi, enggan berkomentar soal biaya perjalanan dinas luar daerah serta biaya makan minum rapat tersebut. (ESP)
COMMENTS