Halmahera Barat,Radar Kriminal Panitia pemilihan kepala desa kabupaten Halmahera barat telah melaksanakan rapat klarifikasi terkait sengketa...
Halmahera Barat,Radar Kriminal
Panitia pemilihan kepala desa kabupaten Halmahera barat telah melaksanakan rapat klarifikasi terkait sengketa Pemilihan Kepala Desa talaga bertempat di kantor camat ibu selatan,selasa,30/11/2021.
Hadir Dalam rapat klarifikasi tersebut , Sekretaris DPMPD, Kabid Pemdes Ariyanto bobango, Staf ahli Bidang hukum Imran Idrus. Juga hadir camat ibu selatan Nelman gogoan, selaku panitai sub kecamatan, Ketua panwas kecamatan Nasrun Idrus, Panwas desa, calon kapala desa nomor urut 03 Justo Hi kadam.
Melalui Radar kriminal; 1/12/2021 ketua Tim Cakades nomor urut 3, ISNAIN ESA yang juga hadir dalam rapat klarifikasi tersebut meyesalkan sikap panitia yang tidak pro aktif dalam penyelesaian sengketa Pilkades.
Seharusnya panitia hadir untuk mengklarifikasi atas pelanggaran - pelangaran pada saat pencoblosan.
Walaupun panitia desa telah membenarkan bahwa tidak perna mengeluarkan SK pengangkatan untuk KPPS dalam rapat dengar pendapat bersama komisi I DPRD kabupaten Halmahera barat, namun rapat klarifikasi ini juga bagian dari tahapan penyelesaian sengketa Pilkades, Tandas Isnain.
Bagaimana rapat klarifikasi bisa maksimal dan dapat di simpulkan kalau panitia desanya tidak bersedia untuk hadir tanpa alasan yang jelas.
Dalam sambutan singkat Kabid Pemdes kabupaten Halmahera barat Aryanto Bobago mengatakan Rapat klarifikasi tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penyelesaian sengketa pilkades, hasil dari rapat klarifikasi kemudian di laporkan ke bupati berdasarkan permasalahan yang sudah ditemukan dalam hasil rapat, sehinga bupati dapat memutuskan sengketa pilkades berdasarkan kajian-kajian permasalahan dan juga menjadi Hakim dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa.
Namun ketidakhadiran panitia pemilihan kepala desa talaga ini merupakan sikap yang tidak profesional dalam mengembangkan tugas sebagai Panitia pemilihan kepala desa,seharus panitia hadir untuk mengklarifikasi atas pelanggaran - pelanggaran yang di lakukan pada saat pencoblosan.
Kita Terima surat undangan rapat klarifikasi sama-sama pada hari senin, bagimana bisa yang hadir hanya Panwas, BPD dan Cakades.
Ini merupakan sikap kesegajaan yang ditunjukan oleh panitia pemilihan kepala desa talaga dan tidak pro aktif dalam penyelesaian sengketa Pilkades talaga,jelas Isnain.
Ketidak hadiran panitia pemilihan kepala desa talaga dalam rapat klarifikasi oleh Panitia Kabupaten dan panitia sub Kecamatan Tidak menhilangkan substansi dalam materi laporan kami yaitu " Pemilih yang tidak beralamat desa talaga sebanyak 82 orang mengunakan hak pilih dan sekelompok Masyarakat yang mengatasnamakan KPPS yang bertindak sewenang -wenang di tempat pengumutan suara (TPS) saat pencoblosan,ucap Isnain.
Pemilihan kepala desa merupakan hajatan Demokrasi yang di anggarankan melalui uang negara,sudah tentu pengunaannya harus berdasarkan hukum yang di atur dalam undang -undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara. bagimana bisa pembayaran Honor di dapat laksanakan,manakala Pembentukan KPPS saja tidak berdasarkan hukum yang di atur dalam UU nomor 30 tahun 2014. Pasal 52 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2).
Panitia pemilihan kepala desa talaga harus bertangungjawab atas tindakan sewenang - wenang sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan KPPS di TPS 01 dan TPS 02 desa talaga sebagaimana di atur dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang administarsi negara pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) huruf (b) dan huruf (c).
Sehinga melalui kuasa hukum, kami akan melaporkan ke Polres Halmahera barat untuk di proses hukum terkait penyalahgunaan wewenang yang di lakukan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan KPPS. Tegas Isnain
anto/biro malut
COMMENTS