Karimun, Radarkriminal.com Kepri: Mendengar Kalimat Advokat atau Pengacara kita pasti terbayang beberapa sosok yang fenomenal, sebut saja se...
Karimun, Radarkriminal.com
Kepri: Mendengar Kalimat Advokat atau Pengacara kita pasti terbayang beberapa sosok yang fenomenal, sebut saja seperti Hotma Sitompul, Hotman Paris Hutapea, OC Kaligis, serta banyak lainya. Mereka adalah orang-orang tangguh yang saat ini menikmati kesuksesannya dengan segala macam kemewahannya.
Namun, tahu kah kamu perjalanan panjang profesi Advokat di tanah air tidak se-indah yang kamu bayangkan, bahkan hingga saat ini, perseteruan masih sering terjadi dikalangan mereka, mau tahu, yuk simak ulasan singkatnya
Sebelum menjadi profesi yang di-idamkan banyak orang, Advokat atau lebih mudah disebut Pengacara inipun telah mengalami perjalanan serta lika-liku yang teramat panjang.
Profesi inipun telah ada sejak zaman kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan "Raad Van Justitie dan Landraad" melalui Staatsblad tahun 1847 Nomor 23, tentang Reglement op de Rechterlijke Organisatie En het Beleid der Justitie in Indonesia atau disingkat R.O, Jauh sebelum bangsa ini merdeka tentunya ya.
Sejak kemerdekaan bangsa ini, tepatnya pada tanggal 14 maret 1963, lahirlah suatu organisasi advokat, yakni Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dan di akui secara Nasional, namun, setahun kemudian ditahun 1964 dilebur menjadi PERADIN sekaligus merubah istilah bahasa "pengacara" menajdi "Advokat" untuk pertama kalinya.
Dalam perjalannya, PERADIN juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) mejadi organisasi tunggal yang nama kerennya disebut " Single Bar Association".
Namun, Single Bar Association inipun tidak berjalan lama, pada tahun 1985 tanggal 10 November, terbentuklah IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) sebagai asosiasi tunggal yang baru.
Hanya bertahun selama satu tahun, asosiasi sejenipun muncul, yakni AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), dan, pada tahun 1989 tepat pada tanggal 4 April, sekelompok Konsultan hukum serta pengacara "praktik" pun mendirikan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Dan pada tahun 1990 juga di deklarasikan juga Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).
Banyaknya organisasi advokat yang berdiri, IKADIN, AAI, dan IPHI membentuk wadah kerjasama bernama Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) pada 8 April 1996. Tidak menunggu lama, selang beberapa tahun, FKAI ini berubah menjadi KKAI atau Komite Kerja Advokat Indonesia yang didirikan oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM sebagai transformasi dari FKAI. Tujuan pembentukan KKAI pada tahun 2002 ini bertujuan dalam rangka menyongsong satu organisasi advokat Indonesia.
Semakin banyaknya organisasi profesi sejenis, pemerintah lantas ingin meleburnya menjadi satu wadah yang ter'integrasi, dan pada tanggal 5 April terbitlah Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Merujuk pasal 32 Ayat (4) UU Advokat, maka terbentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai asosiasi tunggal.
Namun lagi-lagi, menyatukan manusia-manusia berintelektual ini tidaklah mudah, tidak berselang lama, sekumpulan orang yang tergabung di dalamnya pun melakukan protes serta kembali mendeklarasikan Kongres Advokat Indonesia (KAI).
Daulisme dalam organisasi inipun akhirnya memaksa pemerintah melalui Mahkama Agung yang menerbitkan SKMA Nomor: 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 yang menyurati seluruh pengadilan tinggi agar tidak mengambil sumpah para calon Advokat.
Kemelut itupun berujung panjang hingga kedua organisasi menghadap ketua MA pada tanggal 24 Juni 2010. KAI awalnya bersdia bergabung dan meleburkan diri kedalam PERADI, namun lag-lagi, hal itu tak berlangsung lama hingga terjadi aksi yang paling dikenal masyarakat luas yakni pemboikotan pelantikan sumpah 1.000 calon pengacara PERADI oleh KAI yang dipimpin oleh Indra Sahnum Lubis yang tidak terima dengan SKMA.
KAI pun akhirnya menggugat SKMA No. 089/KMA/VI/2010. Gugatan KAI terhadap Ketua MA Harifin Tumpa, namun ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 September 2011.
Ditahun 2011, organisasi advokat yang menyebut dirinya IKADIN melalui Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengusulkan perubahan UU Advokat Nomor 18 tahun 2003 di DPR RI.
Dan pada tahun 2012, Perubahan UU Advokat No. 18 Tahun 2003 akhirnya disetujui Paripurna DPR berdasarkan Keputusan DPR RI No. 10A/DPR RI/I/2012-2013 tertanggal 30 Agustus 2012 sebagai Prioritas dalam Prolegnas 2012-2013 dan mulai dibahas pada bulan Desember 2012.
Perseteruan "Single Bar Association" antara KAI dan PERADI inipun terus bergulir. Hingga saat ini, kedua organisasi inilah yang di akui secara Undang-undang Advokat di Indonesia.
Penulis : Edy Sp
COMMENTS