Kepri,RK Meskipun telah dinyatakan Dua lembaga pemerintahan jika CV RAM atau PRAM (koperasi) tidak pernah menyampaikan hasi evaluasi sesuai ...
Kepri,RK
Meskipun telah dinyatakan Dua lembaga pemerintahan jika CV RAM atau PRAM (koperasi) tidak pernah menyampaikan hasi evaluasi sesuai ketentuan perundangan-undangan nomor 03 Tahun 2020, aktivitas penambangam pasir laut diperairan Pulau Merak dan Pulau Babi, di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, masih saja terus berjalan.
Sejak kewenangan perizinan pertambangan ditarik dari Tingkat provinsi ke Kementrian ESDM, CV RAM disebut tidak pernah melakukan update terkait aktivitas perusahaannya.
Hal itu diketahui sejak Sastro P, ST, Inspektur Tambang Kementrian ESDM untuk Wilayah Kepulauan Riau beberapa waktu yang lalu pada awak media ini.
" Meraka (CV.RAM) tidak pernah menyampaikan atau mengajukan surat kepada ke kementrian ESDM. Jika mereka mengajukan sejak peralihan, tentunya kita (inspektur tambang) akan mengetahui, dan akan melakukan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi per triwulan dan semester", ucapnya beberapa waktu yang lalu ketika dikonfirmasi via seluler.
Senada dengan itu, Darwin, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, mengatakan hal yang sama. Bahkan dirinya mengatakan jika sejak kewenangan ditarik ke pusat, pihak CV RAM tidak pernah mengirimkan surat atau pengajuan apapun kepihaknya.
" Sudah kita telusuri di admin surat masuk Dinas ESDM, CV RAM belum pernah mengirimkan surat pemberitahuan mulai kerja, maupun laporan-laporan berkala," ucap Darwin, Kamis (07/04/2022).
Polemik exploitasi Pasir laut inipun telah dibawa dirapat dengar pendapat oleh komisi III DPRD Karimun yang diketuai oleh Ady Hermawan. Dalam RDP tersebut, tidak satupun OPD yang memiliki salinan legalitas perusahaan tambang pasir laut yang beroperasi di perairan Karimun.
”Seperti diketahui yang mengeluarkan izin pertambangan adalah provinsi. Jika memang tiga perusahaan tambang pasir darat tersebut mempunyai izin, sudah tentu dari provinsi ada mengirimkan salinan untuk ke pemerintah kabupaten. Tapi, kenyataannya saya tanya ke OPD terkait tidak ada satu pun yang memegang salinan perizinan. Jika seperti ini, bagaimana mau nambah pendapatan,” tegasnya.
Untuk kepastian, tambah Ady, Pansus akan memanggil tiga perusahaan pertambangan pasir laut rakyat guna melihat perizinan yang ada. Apakah masih berlaku atau tidak. Apalagi, untuk pertambangan di dalam izin biasanya disebutkan deposit sumber daya yang diambil termasuk sarana.
”Untuk itu, kita akan panggil pemilik izin tambang rakyat. Karena, tidak mungkin bisa beroperasi selamanya jika di dalam izin tercantum deposit material yang ditambang. Cara kerja seperti ini termasuk yang mengancam hilangnya potensi PAD,” ungkap Ady yang juga Ketua KomisI III DPRD seperti dilansir dari batampos.
Meskipun menuai pro dan kontra, nyatanya, hingga hari ini, Saptu (09/04/2022), CV RAM masih mengirimkan pasir laut ke wilayah Riau Daratan (Selat panjang dan Meranti). Seperti "kebal" hukum, peraturan yang berlakupun seakan tidak di indahkan.
Menanggapi hal tersebut, Pegiat anti korupsi di Kepri, M Hafis, menduga jika dugaan suap terhadap sejumlah oknum pemerintahan itupun seakan nyata. Ia mengatakan jika mustahil aparat penegak hukum di Kepri tidak mengetahui permasalahan CV RAM yang sampai di godok di DPRD setempat.
" Info yang kami terima di lapangan (karimun_red) hari ini saja, CV RAM masih mengirimkan dua kapal bermuatan pasir ke Meranti dan selat panjang. Itu artinya, CV RAM tidak mengindahkan permasalahan yang terjadi, dan mereka tidak mengikuti aturan teknis dunia pertambangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. "Bebal" aturan inilah yang semakin menguatkan kebenaran issue adanya suap bagi sejumlah oknum aparatur pemerintah. Ini harus diungkap.," Ujarnya dibilangan Batam Centre, Saptu (09/04/2022).
Ia juga meminta agar Tim KPK dapat mengusut dugaan suap tersebut, hal inipun diduga kuat terjadi jika dilihat dari ketidakpatuhan CV RAM terhadap peraturan yang berlaku di negara Indonesia.
" Kami sudah laporkan ke KPK dugaan suap ini melalui email dan nomor pengaduan. Kami meminta, KPK turun tangan. Kami yakin, ini ada kaitannya dengan dugaan suap izin pertambangan yang menjerat mantan Kadis ESDM Kepri, Amjon. Sebab, izin mereka terbit di tahun 2019. Dan siapa dalang atas "kebal hukum nya" CV RAM ini." Paparnya. (esp).
COMMENTS