Di duga ada pembiaran manipulasi data terkait PSR ( program sawit rakyat ) di Sri rejeki,kabupaten wayakanan

Way Kanan, RK 21-03-2024Pada tgl 01-03-2024 Salah satu wartawan mendapatkan informasi dari narasumber yang tidak ingin di sebut kan nama nya...

Way Kanan, RK

21-03-2024Pada tgl 01-03-2024 Salah satu wartawan mendapatkan informasi dari narasumber yang tidak ingin di sebut kan nama nya tentang adanya PSR ( program sawit rakyat ) 

Program PSR ditujukan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dalam Program PSR, pada tahun pertama pekebun sawit rakyat bisa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp30 juta per hektar dengan maksimal luasan kebun 4 ha.

Yang kita ketahui peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap termasuk penanganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut narasumber mengatakan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan Di karenakan sawit yang di perbarui ( peremajaan ) lebih kurang 15 ha.

Antara kampung Srirejeki dan tanjung dalom ini bekas kebun tebu kok di maksukan dalam data PSR ( program sawit rakyat ) dan dana replanting nya di kemanakan,,ungkap narasumber

Di duga dari 90,7 ha PSR yang terdaftar di pemerintahan hanya lebih kurang 15 ha yang terealisasikan,,ungkap narasumber.

Saat di komfirmasi kepada kepala dinas perkebunan kabupaten waykanan ( RPK )

Dan iya menanyakan kepada salah satu anggota nya ( Ek ) team survey yang sudah lama bekerja di dinas perkebunan dan ( EK ) membenarkan mereka survey lewat satelit dan tidak mengetahui jika lebih dari sebagian adalah perkebunan tebu,,ungkap ( EK ) anggota nya.

Masih kata narasumber Jika dari anggota dinas atau pun Tim survey tidak mengetahui pasti titik lokasi nya kok bisa di ACC bukan kah itu kelalaian kerja atau hanya ingin menghabiskan uang negara,,ungkap narasumber 

Kami minta kepada dinas terkait dan APH ( aparat penegak hukum ) agar mengusut dan menindak tegas oknum" yang tidak bertanggung jawab. Diduga sudah merugikan Negara dan manipulasi data ungkap narasumber.  

( M.amin )