Puluhan Aktivis LSM Desak KPK Untuk Meriksa Menhub RI.

Puluhan Aktivis LSM yang Menamakan Diri Persatuan Aktivis LSM (PAL) Indonesia Saat Berunjuk asa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/3). (P...

Puluhan Aktivis LSM yang Menamakan Diri Persatuan Aktivis LSM (PAL) Indonesia Saat Berunjuk asa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/3). (PAL Indonesia )

Jakarta, RK

Puluhan Persatuan Aktivis LSM (PAL) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera memeriksa Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan RI.

Pengunjuk rasa mendesak keterlibatan Menhub segera diusut, karena para pelaku korupsi lainnya sudah diadili KPK.

“Kasus tersebut sempat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Jawa Tengah. Namun hingga saat ini penanganan atas kasus tersebut hanya sebatas menangkap bawahannya,” ujar Suhardi, koordinator aksi, saat berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/3).

PAL Indonesia menilai, KPK seharusnya memeriksa penangungjawab dan atau aktor intelektualnya yang diduga Menteri Perhubungan RI, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Padahal dalam fakta di persidangan, para saksi mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan orang nomor satu di Kementerian Perhubungan RI,’’ tegas Suhardi.

“Oleh karena itu, kami mendesak agar KPK dalam penanganan dalam kasus dugaan Korupsi Kereta Api di Kementerian Perhubungan ini dilakukan secara transfaran, tidak tebang pilih dan segera menangkap aktor Intelektualnya,’’ tegasnya.

Suhardi menegaskan, PAL Indonesia menduga di Kementerian Perhubungan RI ada beberapa proyek Pengadaan Kereta Api yang nilainya mencapai triliunan rupiah yang diduga juga proses pengelolaan proyeknya terkesan sarat dengan nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Dia menunjuk contoh Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa yang tak berfungsi, total loss senilai Rp 1,3 Triliun, yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Kemudian, Proyek Pembangunan Kereta Otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menelan anggaran Negara cukup besar diduga tanpa perencanaan yang matang.

‘’Oleh karena itu, sebelum terjadinya korupsi besar-besaran yang bisa menguras keuangan negara, maka dalam upaya penyelamatan keuangan negara, kami sekali lagi mendesak KPK RI untuk segera melakukan pemeriksaan yang intensif atas proyek-proyek di Kementerian Perhubungan RI dan segera memeriksa Menteri Perhubungan RI,’’ pungkasnya.

(J)