Tah Hanya diduga Gelapkan Uang Pajak,Sekdes Desa Legok kalong dan beberapa perangkat juga di duga melakukan Pungli PTSL.

Pekalongan, RK Ramainya kabar mengenai penggelapan pajak PBB oleh Pemdes Desa Legok kalong kecamatan Karanganyar,belum juga ada titik terang...

Pekalongan, RK

Ramainya kabar mengenai penggelapan pajak PBB oleh Pemdes Desa Legok kalong kecamatan Karanganyar,belum juga ada titik terang.Seperti yang di beritakan di beberapa media online bahwasanya perangkat Desa Legok kalong sempat digeruduk warga pada September 2024 yang berujung permintaan pengunduran diri dari jabatan oleh warga,yakni dugaan Sekdes dan beberapa perangkat menggelapkan uang Pajak.

Kamipun dari awak media menelusuri pemberitaan tersebut,dan ternyata memang dari Sekdes Mengakui bahwa dirinya memang menggelapkan uang pajak,dan sudah mengajukan pengunduran diri.Dan menunggu LHP dari inspektorat untuk tindak lanjut kedepannya.

Namun siapa sangka pada tanggal 15 Desember 2024 saat kami melakukan investigasi media ke Rumah warga,justru Kami menemukan Hal lain,yakni besarnya Biaya PTSL yang diatas Peraturan SKB 3 menteri.

Beberapa warga yang kami temui mengatakan bahwasanya Untuk pembayaran PTSL di Desanya sampai dengan 300-350rb alasan dari Desa untuk biaya Hibah Waris.

Seperti kita ketahui besaran maksimal program PTSL yang diatur Oleh SKB 3 menteri ialah 150ribu dan untuk hibah maupun waris Gratis,karena peraturan biaya pologoro sudah di hilangkan.Alias jika desa memungut Biaya untuk Hibah dan waris,patut di duga Perangkat Desa melakukan Pungli yang perlu menjadi perhatian Publik.

Pasal yang mengatur pungli di Indonesia adalah Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP).

Terkait Masalah ini kami awak media juga berencana untuk meminta Tanggapan Dari Tim BPN yang mendampingi PTSL,apakah sudah memberikan Sosialisasi atau justru tutup mata.

AG.