Dugaan Suap dalam Pengadaan Mobil Damkar Tahun 2021 oleh Empat ASN Kota Tasikmalaya Kembali Mencuat

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal Kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) oleh empat Aparatur Sipil Negara ...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal

Kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) oleh empat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 yang diantaranya saat ini menjabat sebagai Eselon II dengan rangkap jabatan sebagai PLT juga, yang pada waktu kejadian itu diduga memberikan sejumlah uang dikisaran 175jt hasil "Rereongan" ke 4 ASN tersebut untuk diberikan kepada oknum APH, dan saat ini isuue dugaan Suap pengadaan mobdin Damkar kembali mencuat ke permukaan. 

Perkembangan terbaru ini menimbulkan sorotan tajam dari masyarakat dan aktivis antikorupsi juga dari YAYASAN DPP LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA terhadap proses hukum yang belum menunjukkan kejelasan waktu itu.

Berdasarkan informasi yang diterima Endra Rusnendar SH selaku Pembina YAYASAN LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA menyampaikan kepada RadarKriminal, "Bahwa, keempat ASN tersebut diduga terlibat dalam praktik suap menyangkut proyek pengadaan mobil Damkar di tahun 2020-2021 yang bernilai miliaran rupiah. Dugaan tersebut mencuat kembali setelah adanya laporan lanjutan dari salah satu aktivis anti korupsi Kota Tasikmalaya kepada YAYASAN DPP LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA. Yang menyertakan dengan memperlihatkan hasil temuan barunya dilapangan kepada Yayasan LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA agar segera diserahkan sebagai barang bukti petunjuk kepada aparat penegak hukum di Kejagung -RI nanti.

Menurut Endra Rusnendar SH, menyampaikan,“Bahwa, Kasus ini seharusnya sudah tuntas. Namun karena belum ada kejelasan hukum, kami akan segera mendesak agar penegak hukum C.q Jam-Was Kejagung -RI segera membuka kembali pelaporan sebelumnya dan menuntaskan penyelidikan,” ujarnya

Sementara itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan terbaru ini. Hingga kini, masyarakat menantikan adanya transparansi serta langkah konkret dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Kasus ini menjadi perhatian LBH kami, karena dinilai mencoreng semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang bersih serta profesional menuju Indonesia Maju.

- Endra R