Laporan Resmi LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA ke Inspektorat Provinsi : Dugaan Pembiaran Kasus Korupsi oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Dinilai "Ngambang"

Kab.Tasikmalaya, Radar Kriminal Laporan resmi telah dilayangkan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat beberapa kebelakang terkait dugaan ad...

Kab.Tasikmalaya, Radar Kriminal

Laporan resmi telah dilayangkan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat beberapa kebelakang terkait dugaan adanya pembiaran terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Penanganan yang dinilai lamban dan tidak transparan tersebut menimbulkan kesan bahwa penanganan kasus berjalan “ngambang” tanpa kepastian.

Pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan upaya mendorong akuntabilitas penegakan hukum serta fungsi pengawasan oleh lembaga terkait di tingkat kabupaten. Dugaan pembiaran yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya dianggap mencederai semangat pemberantasan korupsi dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas internal pemerintah.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada RadarKriminal, Endra Rusnendar SH selaku Pembina Yayasan LBH Merah Putih menerangkan“Sudah cukup lama kasus ini bergulir, namun sampai saat ini belum ada kejelasan arah penyelesaiannya. Oleh karena itu, kami melaporkannya ke Inspektorat Provinsi agar dapat dilakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih tegas,” ujarnya.

Pihak pelapor berharap Inspektorat Provinsi dapat segera menindaklanjuti laporan ini secara objektif dan profesional, serta mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk menertibkan proses pemeriksaan yang mandek di tingkat kabupaten.

Endra Rusnendar SH menambahkan keterangannya, "Jangan sampai apa yang di gembor-gemborkan di medsos Berantas Korupsi Dana Desa oleh KDM alias Kang Dedi Mulyadi Seorang Gubernur Jawa Barat akhir-akhir ini hanya "SLOGAN SAHAJA", hanya WACANA TANPA FAKTA ?

Publik pun kini menunggu langkah tegas dari pemerintah provinsi untuk membuktikan komitmen dalam membasmi korupsi, bukan hanya di tingkat atas, tetapi juga hingga ke akar birokrasi di tingkat daerah.

- Endra R