Terindikasi Penggelapan Dana PIP Di SDN Balapulang, Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab.?

Kab.Tasikmalaya, RK Polemik penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat Sekolah Dasar Negri (SDN) Balapulang, Desa Mekarsari, Kecam...

Kab.Tasikmalaya, RK

Polemik penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat Sekolah Dasar Negri (SDN) Balapulang, Desa Mekarsari, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) kerap mendapat perhatian publik.

Dana bantuan PIP yang seharusnya untuk membantu siswa seperti membeli perlengkapan sekolah namun kerap digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penggelapan mencuat setelah awak media mendapat informasi dari orang tua siswa yang enggan di sebutkan namanya bahwa dari 6x pencairan dana PIP cuma 2x diterimanya

Selaku orang tua siswa, mengaku merasa sedih dan prihatin karena entah siapa yang mencairkan bantuan PIP tersebut.

"dari 6x pencairan itu saya menerima cuma 2x pertama di bank yang kedua di kediaman guru yang kebetulan oprator pip di sekolah tersebut padahal setelah saya ambil rekening itu yang sebelumnya di simpan di sekolah ternyata pencairan itu ada 6x,” ujarnya dengan nada kesal.

Sementara menurut keterangan guru dan operator yang bersangkutan merasa kaget atas adanya hal tersebut ketika di konfirmasi, kamis (31/7/2025)

"Ya benar emang dulu di koleptif di saya dan di cairkan di rumah saya karna waktu itu masih covid 19 dan terkait rekening disimpan disekolah atas dasar kesepakatan dengan orang tua"dalihnya

Disinggung ada indikasi potongan operator tersebut membantah karena itu atas dasar orang tua yeng memberikan secara sukarela dan tidak di patok.

"Tidak ada potongan adapun hal tersebut atas dasar kesadaran orang tua siswa tanpa paksaan dan patokan."paparnya

Lantas siapakah yang bersalah ketika terjadi dugaan penggelapan PIP seperti ini ?

Perlu pendalaman lebih lanjut dan jika diperlukan, bisa melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjadi pintu masuk guna penyelidikan kasus PIP di SDN Balapulang 

Perlu diketahui, masyarakat harus aktif mengawasi. Dinas terkait harus menyediakan akses bagi publik untuk ikut mengontrolnya.

Program Indonesia Pintar (PIP) dinilai lebih pada upaya peningkatan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Reporter Robi Darwis