Sorong, RK TNI AL, Dispen Kormar Sorong. Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik kor...
Sorong, RK
TNI AL, Dispen Kormar Sorong. Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M. menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang digelar di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Senin (28/07/2025).
Rakor ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pemerintah Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), guna memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh di seluruh wilayah kerja.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koordinator Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Wilayah V Dian Patria, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Danrem 181/PVT, Ir Koarmada III, Kapolda Papua Barat Daya, Danlantamal XIV, serta unsur Forkopimda lainnya yang tergabung dalam sistem pencegahan korupsi terintegrasi di kawasan timur Indonesia.
Dalam sambutannya, Dian Patria menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan internal sebagai langkah strategis dalam menutup celah praktik korupsi.
Salah satu langkah konkret yang didorong dalam Rakor ini adalah pelaksanaan Survei Penilaian (SP) atau "Check-up" terhadap tata kelola pemerintahan, yang bertujuan untuk memotret kondisi aktual melalui tiga instrumen utama: persepsi masyarakat, pendapat internal pegawai, dan evaluasi dari para ahli, termasuk akademisi dan jurnalis.
Dian Patria juga mengingatkan bahwa pada tahun 2025, perlu adanya komitmen bersama dalam menghadirkan data yang valid sebagai dasar perencanaan yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Langkah ini krusial untuk memperkuat koordinasi antar instansi dan mendorong integrasi kebijakan secara nasional.
Sementara itu, Komandan Pasmar 3 menyampaikan dukungan penuh Korps Marinir, khususnya Pasmar 3, terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerah. Ia menegaskan pentingnya peran seluruh elemen bangsa dalam menjaga integritas institusi dan membangun kepercayaan publik.
"Pencegahan korupsi bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa yang menginginkan masa depan Indonesia yang bersih dan berintegritas," tegas Danpasmar 3.
Melalui Rakor ini, diharapkan akan lahir langkah-langkah nyata dalam mengidentifikasi titik rawan korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Wandi
COMMENTS