Pekerjaan Proyek RKB di SMPN 01Pangkatan Tak Lengkapi APD, Diduga Langgar UU Keselamatan Kerja

Labuhan Batu, Radar Kriminal Proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMPN 01Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu,Sumu...

Labuhan Batu, Radar Kriminal

Proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMPN 01Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu,Sumut, menjadi sorotan publik.Pasalnya, sejumlah pekerja proyek di lokasi tersebut terpantau tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) atau menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proyek ini dilaksanakan secara Swakelola oleh panitia Pembangunan Satuan Pendidikan(P2SP),dengan pagu Anggaran Rp.835.790.000.Pekerjaan ini merupakan bagian dari Bantuan pemerintah program Revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025,bersumber dari APBN tahun 2025.

Dalam pantauan langsung tim media di lokasi pada Sabtu (14/11/2025), para pekerja tampak menjalankan aktivitas konstruksi tanpa mengenakan APD standar seperti helm proyek, sepatu keselamatan, rompi reflektif, maupun sarung tangan. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar hukum utama yang mengatur kewajiban pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) pada proyek pembangunan, termasuk Ruang Kelas Baru (RKB), di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksananya, terutama Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. 

Kondisi ini mengindikasikan adanya mark up untuk pembelian APD(Alat Pelindung Diri) juga kelalaian dari pihak pelaksana proyek dalam menjamin keselamatan tenaga kerja. Padahal, sesuai ketentuan perundang-undangan, penyedia jasa konstruksi wajib menyediakan APD dan menjamin penerapan K3 di lokasi proyek.

Sejumlah kalangan berharap pihak Dinas terkait,  Kabupaten Labuhan Batu, dan instansi pengawas ketenagakerjaan, segera turun tangan untuk melakukan inspeksi dan memberi teguran kepada penyedia proyek.

Selain itu, sanksi administratif hingga pencabutan kontrak dapat dijatuhkan apabila terbukti ada pelanggaran yang membahayakan keselamatan pekerja.

Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia pembangunan dan pihak sekolah(Kepsek) juga Dinas Pendidikan Labuhan Batu belum ada memberikan tanggapannya terkait hal ini.(Sorta)