Terkait Dugaan Intimidasi, Ancaman, dan Penghalangan Tugas Jurnalistik oleh Kepala Desa Mekarmukti, Kec. Cisaga, Kab. Ciamis – Jawa Barat

Tasikmalaya, Radar Kriminal Seorang wartawan sekaligus Pembina Yayasan LBH Merah Putih Tasikmalaya, Endra Rusnendar S.H., akan secara resmi ...

Tasikmalaya, Radar Kriminal

Seorang wartawan sekaligus Pembina Yayasan LBH Merah Putih Tasikmalaya, Endra Rusnendar S.H., akan secara resmi melayangkan sejumlah laporan kepada Polres Ciamis, Dewan Pers, Inspektorat/Kemendagri, Kejaksaan Negeri Ciamis, serta Camat dan Bupati Ciamis. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan intimidasi, ancaman, arogansi, penyalahgunaan wewenang, dan penghalangan kemerdekaan pers yang dilakukan oleh Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis.

Peristiwa bermula pada forum resmi kisaran 11 November 2025, ketika Kepala Desa Mekarmukti mengucapkan pernyataan bernada provokatif dan intimidatif kepada wartawan, antara lain:

“Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing!”

“Aing moal mundur ku wartawan, diaduan ku aing!”

Ucapan ini terekam video dan telah viral di berbagai media.

Endra Rusnendar menilai tindakan tersebut bukan hanya menyerang martabat profesi pers, tetapi juga berpotensi kuat menghalangi kerja jurnalistik yang secara tegas dilindungi oleh UU Pers No. 40 Tahun 1999. Selain itu, pernyataan tersebut dinilai memenuhi unsur pelanggaran KUHP, UU Pemerintahan Desa, AUPB, serta etika jabatan pejabat publik.

Dalam laporannya, pelapor menyebut dugaan pelanggaran antara lain:

UU Pers Pasal 4 ayat (3) tentang larangan ancaman terhadap pers.

Pasal 18 ayat (1) tentang pidana bagi pihak yang menghalangi kerja jurnalistik.

KUHP Pasal 335, 319, 160, 310–311, 421, dan Pasal 52 tentang pemberatan bagi pejabat.

UU Desa, Permendagri 82/2015, PP 43/2014, dan Kode Etik Aparatur Desa mengenai etika dan larangan penyalahgunaan wewenang.

Pelapor meminta seluruh institusi terkait—Polres Ciamis, Kejaksaan, Dewan Pers, Inspektorat, serta Bupati dan Camat Cisaga—untuk segera berkoordinasi dalam memeriksa, memproses, dan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Desa Mekarmukti. Pelapor menilai tindakan pejabat tersebut “arogan, tidak patut, dan berbahaya bagi kebebasan pers serta wibawa pemerintahan.”

Endra Rusnendar menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menjadi preseden buruk terhadap kemerdekaan pers dan tata kelola pemerintahan desa. Berbagai bukti seperti video, foto, dan kronologi lengkap telah turut disertakan dalam laporan resmi.

- Endra R