Belitung,Radar Kriminal Kasus dugaan penyelundupan pasir timah seberat 17 ton di kawasan Pelabuhan Tanjungpandan yang mencuat sejak akhir 20...
Belitung,Radar Kriminal
Kasus dugaan penyelundupan pasir timah seberat 17 ton di kawasan Pelabuhan Tanjungpandan yang mencuat sejak akhir 2024 hingga kini masih belum sepenuhnya memasuki babak penuntutan. Meski berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21, proses lanjutan berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut umum belum juga terlaksana. Situasi ini memunculkan tanda tanya publik sekaligus mengundang sorotan dari berbagai pihak.
---
“BERKAS LENGKAP, TERSANGKA TAK KUNJUNG DISERAHKAN” — KEJAKSAAN BICARA BATAS KEWENANGAN
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Belitung, Beni Pranata, S.H., menegaskan bahwa secara hukum, perkara tersebut telah dinyatakan lengkap baik secara formil maupun materiil. Status P-21 telah diterbitkan atas nama tersangka LH, SY, serta dua orang sopir truk pengangkut pasir timah. Dengan status tersebut, secara prosedural perkara semestinya telah siap memasuki tahap penuntutan di pengadilan.
Namun hingga saat ini, kejaksaan belum menerima pelimpahan tahap II. “Perkara sudah P-21, namun sampai sekarang tersangka dan barang bukti belum diserahkan kepada kami. Kewenangan penguasaan masih berada di penyidik,” ujar Beni saat dikonfirmasi awak media.
Ia menjelaskan bahwa kejaksaan telah beberapa kali menyampaikan kepada penyidik agar proses pelimpahan segera dilakukan demi kelanjutan hukum. Namun tanpa adanya penyerahan tersangka dan barang bukti, jaksa tidak dapat melangkah ke tahap penuntutan. Dalam konteks ini, Beni menegaskan bahwa kejaksaan tetap berada pada koridor kewenangan sesuai hukum acara pidana.
Terkait informasi yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan tidak lengkapnya barang bukti, termasuk kabar salah satu truk pengangkut yang disebut-sebut tidak lagi berada di lokasi, Beni menyampaikan sikap hati-hati. “Kami dari kejaksaan memang belum melihat langsung seluruh fisik barang bukti. Informasi yang beredar itu kami dengar, tetapi tentu harus dikonfirmasi secara resmi oleh penyidik,” ujarnya.
---
“SUNYI DI UJUNG P-21” — KASAT RESKRIM BELUM MEMBERI JAWABAN RESMI
Upaya konfirmasi terhadap Kasat Reskrim Polres Belitung, AKP I Made Yudha Suwikarma, telah dilakukan oleh awak media untuk memperoleh penjelasan terkait belum dilaksanakannya tahap II, keberadaan fisik barang bukti, serta perkembangan penanganan perkara pasca P-21.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban resmi yang disampaikan. Tidak adanya pernyataan publik dari penyidik dalam perkara yang telah berstatus P-21 ini memunculkan ruang spekulasi di tengah masyarakat. Redaksi menegaskan bahwa ruang klarifikasi dan hak jawab tetap dibuka seluas-luasnya bagi pihak kepolisian guna menjaga keseimbangan informasi dan prinsip keberimbangan pemberitaan.
Dalam konteks hukum acara pidana, tahap II merupakan fase krusial yang menentukan apakah perkara benar-benar akan diuji di meja hijau atau justru terhenti di ruang penyidikan. Ketiadaan penjelasan resmi terkait alasan teknis maupun yuridis belum dilaksanakannya tahap tersebut menjadi perhatian serius publik.
---
“JANGAN BIARKAN HUKUM TERLIHAT TERSANDERA” — LSM BIN MENDESAK TRANSPARANSI
Sorotan terhadap lambannya kelanjutan perkara ini juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Dalam wawancara mendalam pada Kamis (4/12), Ketua LSM Barisan Independen Nusantara (BIN) Wilayah Bangka Belitung, Lendra Gunawan, menyampaikan bahwa kondisi perkara yang telah P-21 namun belum berlanjut ke penuntutan harus menjadi perhatian bersama.
Menurut Humas LSM bin , ketika sebuah perkara telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, publik secara logis akan menunggu langkah lanjutan berupa proses persidangan. “Jika proses ini berhenti di ruang penyidikan tanpa penjelasan yang terang, maka yang muncul bukan hanya pertanyaan hukum, tetapi juga kegelisahan publik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa aspek yang kini dipertanyakan masyarakat bukan semata-mata soal siapa yang bersalah, melainkan kejelasan nasib barang bukti, kepastian hukum terhadap para tersangka, serta transparansi proses penanganan perkara secara keseluruhan. Menurutnya, jika ruang-ruang ini dibiarkan gelap, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum berpotensi tergerus.
Terkait kabar mengenai dugaan tidak lengkapnya barang bukti, LSM bin kembali menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah. Ia meminta agar seluruh informasi tersebut disampaikan secara terbuka oleh institusi yang berwenang agar tidak berkembang menjadi asumsi liar di ruang publik. “Kita tidak boleh menghukum siapa pun melalui opini. Tetapi dalam saat yang sama, negara juga berkewajiban memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa bayang-bayang keraguan,” tegasnya.
Menurut LSM Bin , bila diperlukan, pengawasan dari institusi yang lebih tinggi maupun lembaga independen dapat menjadi langkah untuk memastikan bahwa perkara ini benar-benar berjalan sesuai hukum. Ia juga mengingatkan bahwa komoditas timah merupakan sumber daya strategis bernilai ekonomi tinggi sehingga setiap potensi penyimpangan dalam penegakannya akan berdampak luas.
---
HUKUM DI PERSIMPANGAN KEPASTIAN
Kasus dugaan penyelundupan 17 ton timah ini kini berada pada titik sensitif. Di satu sisi, berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Di sisi lain, pelimpahan tersangka dan barang bukti belum juga terjadi. Publik kini menanti dengan penuh tanda tanya kepastian nasib barang bukti, realisasi tahap II, serta kelanjutan perkara di ruang sidang.
Dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, seluruh pihak yang terlibat tetap harus dipandang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam negara hukum, kepastian proses juga merupakan bagian dari keadilan itu sendiri.
Awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Polres Belitung, Kejaksaan Negeri Belitung, maupun pihak terkait lainnya sesuai dengan Undang-Undang Pers.( Red )
COMMENTS