LSM BIN Konsultasi ke DPP PERADI dan Ahli Hukum Pidana Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Advokat di Belitung

Belitung, radarkriminal.com  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Barisan Independen Nusantara (BIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakuka...

Belitung, radarkriminal.com 

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Barisan Independen Nusantara (BIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan konsultasi dan koordinasi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta sejumlah ahli hukum pidana, menyikapi dugaan kasus yang dinilai mencederai rasa keadilan dan mencoreng marwah penegakan hukum di Pulau Belitung.

Langkah konsultasi ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan LSM BIN dalam mengawal dugaan pelanggaran hukum dan etik profesi yang diduga melibatkan oknum advokat, sebagaimana laporan yang telah disampaikan oleh pihak keluarga korban kepada aparat penegak hukum.

Perwakilan DPW LSM BIN menyampaikan bahwa konsultasi tersebut bertujuan untuk memperoleh pandangan hukum yang objektif dan komprehensif, baik dari aspek kode etik advokat maupun pertanggungjawaban pidana, agar proses yang ditempuh tetap berada dalam koridor hukum.

> “Kami menempuh langkah konsultasi ke DPP PERADI dan ahli hukum pidana agar penanganan persoalan ini dilakukan secara profesional, terukur, dan tidak gegabah. Kami tidak menghakimi, tetapi mendorong agar setiap dugaan pelanggaran diuji melalui mekanisme hukum dan etik yang berlaku,” tegas perwakilan LSM BIN.

LSM BIN menilai, apabila dugaan praktik pemberian janji hukum yang tidak terealisasi disertai penerimaan sejumlah uang terbukti, maka hal tersebut bukan hanya berimplikasi pidana, tetapi juga berpotensi melanggar kode etik advokat yang harus ditindak oleh organisasi profesi.

> “Profesi advokat adalah profesi terhormat (officium nobile). Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran etik harus ditangani secara serius agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga,” lanjutnya.

LSM BIN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dari seluruh pihak terkait.

> “Kasus ini harus menjadi pembelajaran bersama agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi mencederai keadilan,” tutupnya.

( Tim )