Aktivis Karaben RI Desak Inspektorat Pandeglang Agar Audit DD & BUMDes Janaka

Pandeglang, RK Aktivis Kebangkitan Rakyat Berjuang Nasional (Karaben) RI mendesak Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk segera melakukan au...

Pandeglang, RK

Aktivis Kebangkitan Rakyat Berjuang Nasional (Karaben) RI mendesak Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk segera melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Janaka Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Desakan tersebut muncul karena dinilai adanya indikasi ketidakterbukaan dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.

Ahmadi Sasmita, Ketua Karaben RI DPK Pandeglang menegaskan agar diadakan audit menyeluruh sangat penting guna memastikan Dana Desa dan BUMDes dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

“Kami meminta Inspektorat Pandeglang segera turun tangan melakukan audit Dana Desa Tahun 2023, 2024 dan 2025 termasuk persoalan BUMDes. Ini penting agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan anggaran dan untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Ahmadi Sasmita kepada wartawan, Kamis (15/1/26) .

Menurut Ahmadi, Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari uang negara dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Begitu pula dengan BUMDes yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan justru menimbulkan persoalan baru.

Ia juga menilai, adanya informasi Kepala Desa Janaka belum melaksanakan dua titik pembangunan paving block yang didanai dari dana desa tahun 2024 dan 2025 menjadi bukti lemahnya pengawasan dan dapat berdampak buruk terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Ahmadi berharap Inspektorat tidak ragu mengambil langkah tegas jika ditemukan adanya pelanggaran.

“Kami tidak menuduh, tetapi mendorong audit sebagai bentuk kontrol publik. Jika memang pengelolaannya sudah baik, audit justru akan memperkuat legitimasi pemerintah desa,” tambahnya.

Ahmadi Sasmita menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari Inspektorat Pandeglang. Ia berharap pemerintah daerah responsif terhadap aspirasi masyarakat dan aktivis demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan profesional. 

(YEN)