Lombok Timur, RK 22 Januari 2026 — Peristiwa di Kantor Bupati Lombok Timur hari ini menandai satu bab kelam dalam praktik demokrasi lokal: n...
Lombok Timur, RK
22 Januari 2026 — Peristiwa di Kantor Bupati Lombok Timur hari ini menandai satu bab kelam dalam praktik demokrasi lokal: negara hadir bukan sebagai penjamin hak warga, melainkan sebagai mesin kekerasan yang bekerja di bawah kepemimpinan yang absen secara moral. Aksi mahasiswa dan masyarakat lebih dari 300 orang yang semestinya menjadi forum artikulasi kehendak publik justru berakhir ricuh, menyisakan darah, gigi patah, dan pertanyaan besar tentang legitimasi kekuasaan.
Kericuhan bukanlah anomali spontan; ia adalah produk struktural dari kepemimpinan yang alergi dialog. Ketika massa menuntut kehadiran bupati, yang terjadi justru penguncian ruang komunikasi. Kekosongan itulah yang kemudian diisi aparat dengan pendekatan koersif sebuah pilihan kebijakan yang secara teoritik bertentangan dengan prinsip civil policing dan democratic accountability. Negara gagal membaca peringatan dini, lalu memilih jalan pintas: represi.
Dua kader HIMMAH NWDI menjadi korban nyata dari kegagalan itu. Bima Tian dengan pelipis robek dan tujuh jahitan adalah simbol tubuh warga yang diperlakukan sebagai ancaman. Mariadi lebih tragis: luka mulut, lima gigi hilang, satu patah—cedera yang bukan sekadar fisik, tetapi juga penghinaan terhadap martabat manusia. Keduanya kini menjalani rawat inap di IGD RSUD dr. R. Soedjono Selong.
Kesaksian Ketua IT99, Hadiyat Dinata, menguatkan tudingan kekerasan berlebihan. Saat pemeriksaan medis, ditemukan logam yang diduga besi di area gigi korban Mariadi—indikasi kuat bahwa pentungan aparat bekerja bukan sebagai alat pengendalian massa, melainkan instrumen penghancur. Ini bukan lagi soal prosedur pengamanan; ini adalah kriminalisasi ekspresi politik.
Kecaman keras datang dari Ketua Pemuda NWDI Lombok Timur, Muhammad Mahsar. Ia menuding pemukulan sebagai bukti telanjang aparat yang kehilangan kendali, serta bupati yang lepas tangan sebagai penanggung jawab tertinggi di daerah. Sikap bupati yang dingin, membisu, dan enggan menemui massa bukan netralitas itu adalah keputusan politik yang secara kausal mendorong eskalasi konflik. Dalam teori kepemimpinan publik, abainya pemimpin pada saat krisis adalah katalis utama kekerasan horizontal dan vertikal.
Lebih jauh, Ketua IT99 mengingatkan satu fakta yang kerap dilupakan penguasa: jabatan bupati adalah mandat politik yang rapuh. Dengan perolehan suara 34,56% pada Pilkada lalu, legitimasi itu menuntut kehati-hatian, empati, dan kesediaan berdialog, bukan arogansi kekuasaan. Dalam demokrasi elektoral, mandat minoritas yang dikelola secara represif hanya akan mempercepat delegitimasi.
Peristiwa ini menelanjangi satu kesimpulan pahit: Lombok Timur sedang dipimpin oleh kekuasaan yang gagal membedakan kritik dari ancaman. Aparat menjadi kepalan tangan, bupati memilih bersembunyi, dan rakyat menanggung akibatnya. Jika kekerasan ini dinormalisasi, maka demokrasi lokal telah direduksi menjadi ritual lima tahunan tanpa etika, tanpa dialog, dan tanpa tanggung jawab.
Hari ini, yang berdarah bukan hanya mahasiswa, yang remuk adalah akal sehat pemerintahan. Dan sejarah selalu mencatat: kekuasaan yang memilih pentungan ketimbang dialog, sedang menggali kuburnya sendiri. ***
(SandiP)
COMMENTS