Pers tak bisa jerat pidana MK memutuskan perkuat pelindungan

Jakarta, radarkriminal.com  Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atas karya jur...

Jakarta, radarkriminal.com 

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atas karya jurnalistik yang dihasilkannya. Penegasan ini disampaikan dalam putusan uji materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM).

Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Frasa tersebut dinilai konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik diproses melalui Dewan Pers dan tidak mencapai kesepakatan, sebagai bagian dari prinsip restorative justice.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, tanpa pemaknaan yang tegas dan konkret, norma tersebut berpotensi digunakan untuk langsung menjerat wartawan secara pidana tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers.

“Jika tidak dimaknai secara jelas, ketentuan ini dapat membuka ruang kriminalisasi terhadap wartawan tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,” ujar Guntur dalam pertimbangan putusan.

Ia menambahkan, pemaknaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

“Apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik, penyelesaiannya harus lebih dulu ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers dengan melibatkan pertimbangan Dewan Pers,” kata dia.( Red )