LABUHANBATU RAYA Radarkriminal - Launching penyaluran BST di rumah pribadai Bupati Labura di Aekkota Batu, Kec. NA IX-X terpampang spa...
Launching penyaluran BST di rumah pribadai Bupati Labura di Aekkota Batu, Kec. NA IX-X terpampang spanduk Paslon Balon Bupati Hendriyanto berpasangan dengan wakilnya Samsul Tanjung tuai kritikan.
Hal itu menjadi polemik, dimana penyerahan BST tersebut terpampang spanduk anak Bupati Labura sebagai Balon bupati.
Perilaku tersebut terkesan dipolitisi atas keberpihakan Bupati Labura yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan Pilkada.
Ketua HIMMAH Kota Medan Ilham Fauzi Munthe, Selasa (19/5) melalui pesan WhatsApp mengatakan, kalau berdasarkan surat permohonan kantor pos hal itu cuma alasan yang dibuat-buat oleh pegawai kantor pos dan penguasa Kab. Labura.
“Jelas sikap Bupati Labura tidak beretika dan tidak bermoral, seharusnya penyaluran BST secara independensi, bukan membuat gaduh di mata publik. Kita mengetahui kalau anak Bupati Labura sebagai Balon bupati, mengapa penyaluran BST terpampang spanduk anaknya”, katanya.
Ilham menjelaskan, berdasarkan keputusan Mensos No. 54/HUK/2020, pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan BST untuk menanggulangi Covid-19 penyaluran di transfer melalui rekening bank penerima.
Bagi yang tidak memiliki rekening bank himbara akan dikirim melalui PT. Pos Indonesia.
“Namun yang terjadi di Kabupaten Labura tepatnya di Kec. NA IX-X Aekkota Batu, BST di salurkan di rumah pribadi Bupati Labura H. Kharuddin Syah. Saat penyaluran itu terpampang spanduk Balon Bupati Labura, ini sudah memasuki tahun politik Pilkada, bupati tidak fair, diragukan kenetralan sebagai kepala daerah”, imbuhnya.
Ilham yang juga putra asal Kab. Labura itu meminta agar masyarakat mengambil sikap untuk melaporkan tindakan Bupati Labura ke KPK.Karena jauh sebelumnya sudah ada himbauan bahwa bantuan jangan dipolitisasi.
“Saya menilai jika di lihat dari surat permohonan yang diajukan pihak Kantor Pos Rantauparapat tanggal pembuatan surat satu hari sebelum penyaluran berlangsung disinyalir seperti dipaksakan. Hal ini akal akalan bupati untuk mempolitisasi kegiatan kampanye hitam”, ungkapnya.
Diterpa dampak musibah pandemi Covid-19, bupati jangan mengambil kesempatan ditengah kesusahan masyarakat.Bupati Labura jangan beralibi dengan surat permohonan Kantor Pos, berpolitik lah dengan santun tanpa membuat gaduh publik, tambahnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Kab. Labura H. Ali Tambunan pada salah satu media mengatakan, penyaluran BST di rumah pribadi bupati tidak beretika dan salah besar, karena terpampang spanduk Balon bupati anak kandungnya sendiri.
“Taati azas dan peraturan, jangan membuat alasan yang dicari cari dan dikarang karang. Jelas penyaluran BST dipolitisasi dan akan dilakukan pemanggilan Kepala UPT Kantor Pos Rantauprapat dan Kadis Sosial Kab. Labura”, tandasnya.(albert)
COMMENTS