Radarkriminal.com | Bengkalis - Plh (Pelaksana harian) Bupati Bengkalis H Bustami Hy mengikuti Video Conference Webinar Nasional Forum Temat...
Radarkriminal.com | Bengkalis - Plh (Pelaksana harian) Bupati Bengkalis H Bustami Hy mengikuti Video Conference Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI Bersama Menko Polhukam/Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mahfud MD, Mendagri/Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menkominfo Johnny G Plate, pada Kamis (17/9/2020), di Ruang Rapat Bahari Kantor Bappeda Bengkalis.
Kegiatan ini bertepatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 BNPP dengan mengusung tema "Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju”.
Dalam sambutannya, Tito mengatakan negara kita adalah salah satu garis pantai yang terpanjang di negara dunia dan negara pulau terbesar dan terbanyak di negara-negara.
"Tantangan kita jelas sangat berat, bagaimana cara kita untuk mengelola perbatasan tersebut, kita memiliki batas darat, laut dan udara. Saat ini dibutuhkan peran serta kolaborasi berbagai pihak, berbagai generasi dan profesi dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah, termasuk kebijakan pengelolaan perbatasan", kata Tito.
Mendagri juga mengungkapkan sejumlah sengketa perbatasan wilayah Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Menurut Tito, sengketa-sengketa yang ada diselesaikan satu per satu menurut skala prioritas.
"Ada beberapa dispute atau sengketa perbatasan. Baik darat, laut terutama. Ini diselesaikan dengan skala prioritas secara bertahap," ujar Tito
Misalnya, lanjut dia, beberapa sengketa perbatasan dengan Malaysia sudah diselesaikan. Sementara itu, sejumlah sengketa lain dengan Negeri Jiran tersebut masih dalam proses penyelesaian.
"Ya misalnya soal (perbatasan) di Pulau Sebatik, di pulau ini tak ada borderline (garis lintas batas) yang benar-benar jelas, yang ada hanya patok-patok saja. Bahkan ada rumah yang halaman depannya itu masuk wilayah Indonesia. Tetapi bagian dapurnya masuk wilayah Malaysia. Itu fakta," ungkap Tito.
BNPP dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP.
Dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, BNPP telah menyelesaikan pembangunan tujuh pos lintas batas negara (PLBN) di Aruk (Kalimantan Barat/Kalbar), Entikong (Kalbar), Badau (Kalbar), Motaain (NTT), Motamasin (NTT), Wini (NTT) dan Skouw (Papua). Sementara itu, pada 2019, pemerintah menargetkan pembangunan empat PLBN di Sei Pancang (Kalimantan Utara/Kaltara), Long Midang (Kaltara), Jagoi Babang (Kalbar) dan Sora (Papua). Tujuh PLBN lain akan dibangun pada 2020 di Long Nawang (Kaltara), Labang (Kaltara), Jads (Kalbar), Serasan (Kepri), Napan (NTT), Oepoli (NTT), dan Yetetkun (Papua).
Dikesempatan itu, Plh Bupati Bengkalis H Bustami HY Mengapresiasi dan menyambut baik dilaksanakan Webinar tersebut, kami menilai kegiatan ini perlu dibahas bersama, apalagi Kabupaten Bengkalis ini merupakan salah satu Kabupaten yang berbatas langsung dengan negara tetangga.
"Dengan berbatas langsung dengan negara tetangga tentu tantangannya sangat berat, salah satunya peredaran narkoba, penyeludupan dan hal-hal ilegal lainnya", pungkas Bustami.
Hadir dalam webinar ini, Ketua DPRD Bengkalis H Khairul Umam, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Umi Kalsum, Kadis Pendidikan Edi Sakura, Sekretaris Bappeda Bengkalis Rinto, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Sugeng Santoso, Sekretaris Perhubungan Kabupaten Bengkalis H Zul Asri, Camat Rupat Khairunazri, Camat Bengkalis Ade Suwirman,vdan Sekcam Bengkalis Rafli Kurniawan.***(Ril / Rk)
COMMENTS