Radarkriminal.com | Bengkalis - Korupsi barangkali menjadi kata yang paling populer di Indonesia, karena sejak berpuluh tahun yang lalu o...
Radarkriminal.com | Bengkalis - Korupsi barangkali menjadi kata yang paling populer di Indonesia, karena sejak berpuluh tahun yang lalu orang tidak berhenti memperbincangkan. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu kebiasaan.
Ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mekar Maju, Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Inisial SN atau Sri, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin (14/9/2020). Dilansir dari Cakaplah.com, Sri didakwa melakukan korupsi dana UED-SP yang merugikan negara senilai Rp 733 juta.
Dikarenakan masih dalam situasi pandemi virus corona disease (Covid-19), sidang perdana digelar secara dalam jaringan (Daring). Dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ferri Dewantoro Nugroho dan Dolly Novaisal dengan majelis hakim yang dipimpin Iwan Irawan. Saat persidangan, terdakwa berada di Polres Bengkalis sedangkan hakim dan JPU di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
JPU dalam dakwaannya menyebutkan, dugaan korupsi terjadi pada medio Juli 2012 hingga Oktober 2014. Ketika itu, setiap tahunnya, UED-SP Mekar Maju mendapat bantuan dana dari Pemkab Bengkalis sebesar Rp 1 miliar.
Bantuan dipergunakan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat desa. Kriteria dan prosedur penyaluran pinjaman sesuai Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Program Pemberdayaan Desa.
"Selama menjabat Ketua UED-SP, terdakwa sudah delapan kali melakukan pencairan. Total dana yang dicairkan sebesar Rp2.528.000.000," kata Dolly.
Kenyataannya, dana itu digunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri. Terdakwa menggunakan nama-nama warga desa seolah-olah bertindak sebagai peminjam tapi uang tidak diberikan kepada peminjam.
Dari 18 peminjam, 6 orang adalah peminjam fiktif sedangkan 12 orang benar mengajukan peminjaman dana UED-SP Mekar Maju. "Ketika sudah pencairan, uangnya tidak diberikan kepada peminjam tetapi digunakan oleh terdakwa sendiri," kata JPU.
Selain melakukan pinjaman fiktif, selama menjabat Ketua UES-SP, terdakwa juga mengambil setoran dari para peminjam yang tidak diteruskan kepada UED-SP untuk mengurangi nilai pinjaman dari masing-masing peminjam. Tindakan itu tidak diketahui oleh peminjam.
Perbuatan terdakwa diketahui ketika dilakukan audit di akhir masa jabatan terdakwa. Ditemukan ada ketidaksesuaian laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa dengan fisik uang yang terdapat di dalam rekening UED-SP Mekar Maju.
"Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp733.172.000. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 01/ITKAB-RHS/II/2020 tanggal 28 Februari 2020," tutur Dolly.
Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 dan 3 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atas dakwaan JPU itu, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Majelis hakim menjadwalkan pembacaan eksepsi pada Jumat (25/9/2020) mendatang, dengan agenda pemeriksaan saksi.***(Ril / Rk)
COMMENTS