MK Bakal Minta Keterangan Presiden dan DPR Terkait Perkara UU Pers

  Jakarta,Radar Kriminal Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kemungkinan besar bakal dimintai keteran...

 




Jakarta,Radar Kriminal

Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kemungkinan besar bakal dimintai keterangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat sebelum menutup sidang lanjutan uji materi Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selasa (7/9/2021) siang di ruang sidang utama Gedung Mahkamah Konstitusi.

Usai mengesahkan 46 bukti dari pemohon yang sudah diverifikasi, Hakim Hidayat mengatakan, permohonan akan disampaikan dalam rapat keputusan hakim bersama dengan seluruh bukti.

“Nanti rapat keputusan hakim yang akan menentukan kelanjutan dari perkara ini, apakah akan dilanjutkan dalam sidang pleno dengan mendengar keterangan Presiden dan DPR kemudian saudara dimungkinkan menghadirkan saksi ahli, atau cukup Mahkamah yang bisa menilai atau memutus perkara ini,” kata Hakim Hidayat menjelaskan kepada pihak pemohon mengenai tindaklanjut perkara ini.

Hakim Hidayat juga menegaskan tindaklanjut perkara ini akan dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama dan pihak pemohon diminta untuk menunggu pemberitahuan dari pihak kepaniteraan MK terkait putusannya.

Sidang kali ini turut dihadiri Anggota Majelis Hakim Manahan M. P. Sitompul, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Juga dari pemohon Soegiharto Santoso, sementara dua pemohon lainnya Hence Mandagi dan Hans Kawengian berhalangan hadir.

Sedangkan Kuasa Hukum Pemohon yang hadir terdiri dari Vincent Suriadinata, S.H., M.H. selaku juru bicara, Nimrod Androiha,S.H., dan Christo Laurenz Sanaky, S.H. sedangkan DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum., dan Hotmaraja B. Nainggolan, SH., berhalangan hadir.

Pada awal sidang ini kuasa hukum Vincent Suriadinata, S.H., M.H. membeberkan sejumlah pokok perkara yang dirubah atas saran dari majelis hakim.

Menurut Vincent, ada 4 pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi batu uji yang diajukan pemohon yaitu Pasal 28, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28 I Ayat(2) UUD 1945.

Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers  menimbulkan ketidakpastian hukum dan multi tafsir dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers.” Dikatakan juga, Pasal 15 ayat (5) UU Pers tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Keputusan Presiden yang bersifat administratif sesuai usulan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui Kongres Pers yang demokratis.”

Pihak pemohon sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan, gugatan uji materi di MK ini dilayangkan sebagai reaksi atas terlalu maraknya peristiwa wartawan dan pemilik media dikriminalisasi di berbagai daerah akibat pemberitaan dan penyelesaian aduan di Dewan Pers sering berujung laporan polisi karena rekomendasi Dewan Pers.

Selain itu sejumlah peraturan Dewan Pers yang mengambil alih peran organisasi pers, salah satunya peraturan tentang  Standar Perusahaan Pers, telah menyebabkan maraknya praktek diskriminasi yang dialami ribuan media lokal di berbagai terjadi di hampir seluruh penjuru tanah air. Peraturan Dewan Pers yang mengatur verifikasi media menyebabkan sejumlah kepala daerah membuat Peraturan yang membatasi kerjasama media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers. Pemerintah Daerah dan Dewan Pers menjadikan Badan Hukum Perusahaan Pers yang sudah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI seolah-olah tidak berguna karena ada Peraturan Dewan Pers dan Peraturan Kepala Daerah yang mewajibkan verifikasi media.

Belum lagi praktek Uji Kompetensi Wartawan versi Dewan Pers ternyata banyak menimbulkan persoalan. Tidak sedikit wartawan dan pemilik media dikriminalisasi atas rekomendasi Dewan Pers yang menyatakan pihak pengadu dapat menempuh upaya hukum di luar UU Pers karena wartawan dan media teradu belum ikut UKW dan belum terverifikasi.

Soegiharto Santoso alias Hoky bersama kuasa hukum Vincent Suriadinata, SH., MH., dan Christo Laurenz Sanaky, SH didepan kantor LSP Pers Indonesia.

“Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran kami mengajukan uji materi UU Pers ke MK agar kedaulatan pers dikembalikan ke wartawan dan organisasi pers harus menjadi pelaku utama bukan Dewan Pers dan yang terpenting adalah stop kekerasan dan kriminalisasi terhadap insan Pers kapanpun dan dimanapun juga.” ujar Soegiharto Santoso alias Hoky wartawan Biskom yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia usai mengikuti persidangan secara daring atau online melalui aplikasi zoom.

Hoky menambahkan, “Perjalanan mengajukan uji materi ke MK ini adalah perjalanan yang sangat panjang, bahwa permohonan uji materi ke MK ini untuk memperjuangkan hak-hak wartawan Indonesia yang selama ini dikebiri oleh Dewan Pers serta untuk menciptakan iklim kehidupan pers yang kondusif, profesional, berkualitas.” tegas Hoky.

Hoky sendiri awalnya menjadi wartawan bergabung di Majalah Biskom yang didirikan oleh almarhum Kurniadi Halim dan Yulia Ch sejak tahun 2001 atau 20 tahun yang lalu, kemudian berlanjut mengikuti Mubes Pers Indonesia (18/12/2018) yang dihadiri lebih dari 2.000 wartawan dari seluruh Indonesia, berlanjut Hoky menjadi Ketua Panitia Kongres Pers Indonesia (06/03/2019) bertempat di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Kemudian bersama Hence Mandagi dan teman-teman mendirikan Yayasan LSP Pers Indonesia dengan Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Ketua Dewan Pembinanya, dilanjutkan mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi asesor kompetensi (mandiri) yang diselenggarakan oleh LSP Pers Indonesia bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI, sehingga saat ini Hoky telah menjadi asesor BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia.Red_ Sumber BISKOM(Barley)

COMMENTS

Nama

aceh,21,Aceh Barat,2,aceh timur,115,aceh utara,2,Adventorial,6,artikel,1,Asahan,5,Bandung,5,bandung barat,3,banten,1,Banyuasin,1,banyuwangi,1,Bat,2,batam,2,bekasi,16,belawan,1,bengkalis,3,bireuen,1,bojonegoro,1,bolsel,1,Bondowoso,1,ciamis,2,Cianjur,17,cirebon,1,Covid-19,14,Daerah,2812,deli serdang,3,Depok,1,dumai,1,Ekonomi,1,garut,1,Gorontalo,1,gresik,1,gunungsitoli,5,Halmahera Barat,2,Halmahera Selatan,1,Hukum,2,idi rayeuk,1,indonesia,1,Internasional,1,jakarta,93,jakarta barat,1,Jawa Timur,1,Jawabarat,5,jayapura,3,Jepara,4,kab. bandung,4,Kalbar,2,Kalimantan Barat,2,kalsel,1,Kampar,2,Kapuas Hulu,1,Karimun,1,Kasus,1,klaten,1,kota agung,7,Kota Pinang,1,KPK,1,Kriminal,661,kuala behe,1,Labubanbatu,55,Labubanbatu selatan,14,labuhanbatu,251,Labuhanbatu Raya,1,labuhanbatu selatan,83,Labuhanbatu Utara,5,Lahubanbatu,1,Lampung,23,Lampung Barat,1,Lampung tengah,14,landak,3,langkat,1,langsa,1,lebak,1,lingga,41,Majalengka,95,Makassar,1,malut,1,mamuju,3,medan,32,Melawi,14,menggala kota,1,metro,1,mukomuko,1,Nias,11,Nias Selatan,3,Nias utara,5,padang lawas,1,Pandeglang,57,papua barat,1,pekanbaru,7,Pemalang,1,Pendidikan,3,Peristiwa,3023,pesawaran,8,politik,116,Pontianak,2,Ragam,2755,raja ampat,2,Rantauprapat,6,Riau,6,rokan hulu,1,rote ndao,1,samosir,1,sanggau,1,sekadau,1,Serang,4,siak,1,siantar,3,Sibolga,2,sidempuan,1,sidoarjo,26,Simalungun,58,sinjai,1,sintang,20,solok,1,sorong,3,Sosial,14,Suap,1,Subang,5,sulsel,1,sumut,2,surabaya,7,surakarta,1,tangerang selatan,2,tanggamus,25,tasikmalaya,2,Terkini,3959,Terkino,1,Terlini,1,tidore,1,toba,1,tuban,1,tulang bawang,36,wonosobo,3,
ltr
item
radarkriminal.com: MK Bakal Minta Keterangan Presiden dan DPR Terkait Perkara UU Pers
MK Bakal Minta Keterangan Presiden dan DPR Terkait Perkara UU Pers
https://1.bp.blogspot.com/-pgx827nGSSY/YTeV_g8CfHI/AAAAAAADj8c/T2ipWppDlBgqU4sbAsghMhn0tebqL981wCLcBGAsYHQ/s320/0.-MK-Bakal-Minta-Keterangan-Presiden-dan-DPR-Terkait-Perkara-UU-Pers-Soegiharto-Santoso-Hoky-1024x574.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-pgx827nGSSY/YTeV_g8CfHI/AAAAAAADj8c/T2ipWppDlBgqU4sbAsghMhn0tebqL981wCLcBGAsYHQ/s72-c/0.-MK-Bakal-Minta-Keterangan-Presiden-dan-DPR-Terkait-Perkara-UU-Pers-Soegiharto-Santoso-Hoky-1024x574.jpeg
radarkriminal.com
https://www.radarkriminal.com/2021/09/mk-bakal-minta-keterangan-presiden-dan.html
https://www.radarkriminal.com/
https://www.radarkriminal.com/
https://www.radarkriminal.com/2021/09/mk-bakal-minta-keterangan-presiden-dan.html
true
1345356970573142364
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy