ACEH TIMUR,Radar Kriminal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur yang diwakili oleh perwakilan ketua Apdesi Kecamat...
ACEH TIMUR,Radar Kriminal
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur yang diwakili oleh perwakilan ketua Apdesi Kecamatan, unsur DPRK diwakili oleh Ketua dewan dan anggota, sedangkan dari unsur Pemerintah hadir Kepala Inspektorat, KABAN Keuangan, Kepala DPMG, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan. Audiensi telah selesai dilaksanakan di gedung DPRK Aceh Timur, Rabu 3/11/2021.
Pertemuan atau Audiensi tersebut dengan hasil bahwa Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur tetap menolak pengurangan SILTAP Perangkat Desa dan mendesak pemerintah daerah untuk pemenuhan ADD TA 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Rizalihadi Sekretaris APDESI Aceh Timur.
Dalam pertemuan dengan pihak terkait dalam Audiensi tersebut APDESI mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan baru atau kebijakan politik anggaran baik dianggaran Eksekutif dan Legislatif untuk mampu memenuhi kekurangan SILTAP Perangkat.
Secara regulasi pembayaran SILTAP telah diatur dalam PP 11 Tahun 2019 bahkan dalam Keputusan Bupati Aceh Timur No; 140/477/2021 bahwa belanja pegawai pada penghasilan tetap keuchik dan perangkat Desa/gampong dibayar melalui sumber dana ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Namun Pemerintah Aceh Timur tidak mampu membayar upah atau gaji perangkat Desa sekitar 3 bulan terakhir untuk tahun anggaran 2021 karena Kekurangan DAU.
"Ini menjadi penting, mengingat kekurangan SILTAP berdampak pada kualitas pelayanan di gampong, baik dalam hal pelayanan maupun dalam pembangunan gampong nantinya," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut perwakilan Pemerintah Daerah meminta waktu satu minggu kepada APDESI Aceh Timur untuk berdiskusi terlebih dahulu kepada pimpinan agar ada titik temu dan kebijakan baru yang lebih menguntungkan untuk kepentingan Perangkat dalam hal SILTAP.
"Disisi lain walaupun APBK Sudah melakukan perubahan, APDESI Aceh Timur akan terus memantau dan mendesak Pemerintah Aceh Timur untuk serius menyelesaikan kekurangan SILTAP tersebut dengan kebijakan politik anggarannya," Pungkas Rizalihadi.
Sebelumnya, APDESI Aceh Timur sudah lakukan Audiensi dengan Ir.Mahyuddin Sekda Aceh Timur, dan juga menjumpai Sekretaris Dewan DPRK Aceh Timur untuk mengagendakan Audiensi dengan DPRK.(MN)
COMMENTS