Halmahera Barat, Radar Kriminal Kamis, 18/11/2021.Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 yang dilaksanakan p...
Halmahera Barat, Radar Kriminal
Kamis, 18/11/2021.Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 yang dilaksanakan provinsi Maluku Utara di Desa Talaga, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat di duga bermasalah.
Dugaan terjadinya permasalahan, proses dan tahapan Pilkades Talaga terungkap setelah salah satu calon Kepala Desa Talaga nomor urut 03 melalui Kuasa Hukumnya Alhendri Fara melayangkan protes atas hasil pemilihan Kepala Desa Talaga Tahun 2021 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang di fasilitasi oleh Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Barat di pimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Halmahera Barat Joko Ahadi, turut hadir dalam RDP selasa (17/11/21) adalah Kabag Hukum Pemda Halbar, Staf Khusus Bidang Hukum, perwakilan DPMPD, Anggota Komisi I DPRD Halmahera Barat, Panitia Pilkades Talaga, serta kuasa hukum Cakades nomor 03, Alhendri Fara.
Dalam pertemuan tersebut Alhendri Fara menyampaikan beberapa kejangalan yang terjadi dalam proses pilkades Talaga:
Bahwa sebanyak 82 orang di duga kuat merupakan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai Masyarakat Desa Talaga namun terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebaliknya masyarakat yang notabene memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Talaga tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Bahwa terdapat dua masyarakat Desa Talaga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak mendapatkan Undangan untuk melakukan pencoblosan kemudian kejangalan lain yang terjadi adalah KPPS di dua TPS tidak memiliki legal standing maka segala tindakan KPPS terhadap proses Pilkades Desa Talaga cacat prosedural.
"legitimasi KPPS baru sebatas konsep dan belum saya terbitkan baik sebelum maupun sesudah tahapan pelaksanaan Pilkades di Desa Talaga karena saya takut terjadi TURBULENSI dengan SK yang dikeluarkan oleh BPD, Tegas ketua panitia Pilkades desa Talaga M. Isra Litiloly dalam RDP bersama Komisi I DPRD Halbar.
Merespon hasil RDP Alhendri Fara menegaskan bahwa RPD bukan forum untuk memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar.
Perda Nomor 2 Tahun 2018 yang digunakan sebagai sadaran hukum Pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 pun tidak mengantur secara teknis terkait dengan mekanisme penyelesaian Sengketa Pilkades, maka dari itu untuk menghindari terjadinya pelangaran Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) ataupun terjadinya tindakan sewenang-wenang Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan maka di pandang perlu untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi.
Terhadap kekosongan hukum yang terjadi, persoalan perselisihan Pilkades serentak Tahun 2021 seyogyanya Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan Instansi terkait lainya merumuskan dan menetapkan aturan organik/Peraturan Bupati yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengeketa Pilkades, tegas Alhendri.
Anto/Biro malut
COMMENTS