300 Miliyar, Dana Covid 19 Muara Enim Tahun 2020 Layak Di Usut Tuntas.

Muara Enim, Radarkriminal.com Merujuk pada Undang – undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memungkinkan Pemerintah Pusat ...

Muara Enim, Radarkriminal.com

Merujuk pada Undang – undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memungkinkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran secara tepat, Peraturan ini memberikan landasan hukum untuk mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani Covid-19.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Covid-19.

“Pemkab Muara Enim telah melakukan refocussing dan relokasi anggaran Tahap I dan Tahap II. Dimana prinsip efektif dan efisien harus sesuai dengan surat edaran Kepala LKPP tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Covid-19.

Pada acara Coffee Morning Kejaksaan Negeri Muaraenim (09/10/2020) Kasi Datun Kejari Muaraenim saat itu Belmento SH Mengatakan Dari 300 Miliyar Dana Covid Pemkab Muaraenim baru mengajukan pendamping anggaran sebesar 17 Miliyar, " bayangkan dari 300 Miliyar hanya 17 Miliyar yang baru kami lakukan pendampingan itupun cenderung barang abis pakai seperti alat medis, masker,disinfektan dan lain lain " sebutnya.

Disebutkan Belmento ada dua dinas yang ketika akan di lakukan pendampingan, mereka sudah menggunakan anggaran 100 persen, " apa yang harus kita dampingi kalau anggarannya sudah terpakai " kata dia.

Semoga saja Sdr Irfan Wibowo SH selaku Nahkoda supermasi hukum di Kejari Muara Enim mampu dan tergerak mengusut tuntas dugaan yang telah di sampaikan mantan kasi Datun Kejari Muaraenim Sdr Belmento, SH bravo Kejari Muaraenim Bravo Irvan Wibowo SH, karena di lain tempat, hakim memvonis 12 tahun penjara denda 500 Juta mantan menteri sosial asal PDI Perjuangan Juliarti Batubara terkait Bansos penangan Covid 19. (Syerin)