MK Putuskan Polisi Berhentikan Periksa Identitas Orang Sesuai Konstitusional

JAKARTA, RADAR KRIMINAL. Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) yang diajuka...



JAKARTA, RADAR KRIMINAL.

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan oleh Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 


“Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa (25/1/2022).


Sebelumnya, dalam permohonan Nomor 60/PUU-XIX/2021, mendalilkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian menyatakan, “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri”. 


Para Pemohon mendalilkan telah timbul rasa kekhawatiran dan ketakutan dalam diri para Pemohon ketika melakukan aktivitasnya kemudian diberhentikan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan identitas atau tanda pengenal diri sebagaimana amanat pasal a quo.


Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul,  Mahkamah berpendapat bahwa tidak adanya batasan kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri bukanlah menjadi penyebab oknum kepolisian melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan orang lain. 


Persoalan yang para pemohon dalilkan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri.


Persoalan implementasi norma terkait dengan tayangan kegiatan kepolisian yang marak di media massa, menurut Mahkamah, telah memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta peraturan pelaksana lainnya.


“Oleh karena itu, baik aparat kepolisian maupun media massa diharapkan dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang membacakan pertimbangan putusan.


Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri adalah norma yang konstitusional. Kekhawatiran para Pemohon berkenaan adanya tindakan merendahkan harkat dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan kekhawatiran akan diperlakukan semena-mena sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 merupakan persoalan implementasi norma a quo, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma.


Untuk diketahui, Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga menjelaskan kedudukan hukum para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah. 


Para Pemohon berpotensi diperiksa oleh aparat kepolisian guna melakukan pengecekan identitas pribadi sesuai dengan amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian.


Pemohon beralasan kegiatan patroli tersebut sering kali dilakukan pada malam hari. Tidak tertutup kemungkinan dilakukan juga pada siang hari. Saat pemeriksaan juga terdapat tindakan petugas kepolisian yang kerap kali memarahi, membentak, meneriaki orang yang sedang diperiksa, hingga melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia.


Kegiatan patroli petugas kepolisian dapat disaksikan melalui tayangan televisi yaitu dalam Program 86 dan Jatanras yang dinaungi oleh Stasiun Televisi Net TV dan Program The Police yang dinaungi oleh Stasiun Televisi Trans7. Sedangkan kanal youtube yang menayangkan hasil rekaman video tersebut adalah kanal Trans7 Official dan 86; Custom Protection serta kanal-kanal lainnya yang menampilkan tindakan-tindakan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. 


Menurut para Pemohon, lengkap atau tidaknya identitas orang yang sedang diperiksa, di bawah pengaruh alkohol atau tidak, melakukan salah atau tidak, hal tersebut bukan merupakan alas an bagi petugas kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perendahan martabat manusia. 


Apalagi tindakan tersebut dilakukan sambil direkam dan ditayangkan di televisi atau youtube atau media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khayalak umum. Para Pemohon juga mengkhawatirkan adanya potensi rusaknya mental para Pemohon yang disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan setelah hasil rekaman tersebut diakses oleh khayalak umum.


KAPERWIL KABAR RK:AYI SUHERMAN, S

COMMENTS

Nama

abu dhabi,1,aceh,23,Aceh Barat,2,aceh timur,152,aceh utara,3,Adventorial,7,aek nabara,1,anta beranta,1,artikel,2,Asahan,10,badung,2,bali,13,banda aceh,1,bandar lampung,2,Bandung,50,bandung barat,5,bangka,65,bangka barat,53,bangka selatan,6,bangka tengah,5,banjarmasin,1,banten,3,Banyuasin,2,banyuwangi,145,barito selatan,2,Bat,2,batam,5,batang,1,batang kuis,1,batu bara,22,bekasi,22,belawan,1,bengkalis,3,bengkayang,19,berau,1,Bilah Hulu,1,binjai,1,bintang meriah,1,bireuen,1,blitar,2,bogor,8,bojonegoro,3,bolsel,1,Bondowoso,4,boyolali,1,brebes,1,ciamis,2,Cianjur,32,cilacap,1,cimahi,1,cirebon,7,Covid-19,14,Daerah,2812,deli serdang,9,Demak,1,denpasar,8,Depok,3,DolokSanggul,1,dumai,1,Ekonomi,1,garut,1,Gorontalo,2,gresik,2,Gunung Megang,1,gunungsitoli,7,halmahera,1,Halmahera Barat,16,Halmahera Selatan,3,Hukum,2,idi rayeuk,1,indonesia,1,Internasional,1,jakarta,433,jakarta barat,1,jatim,3,Jawa Barat,7,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,5,Jawabarat,5,jayapura,6,jember,4,Jepara,4,jombang,4,kab. bandung,5,kab.bekasi,1,Kalbar,28,Kalimantan Barat,8,kalsel,1,Kaltim,1,Kampar,2,Kapuas Hulu,9,karawang,3,Karimun,86,Kasus,1,kayong utara,11,kediri,2,keerom,1,kendari,1,Kepri,9,ketapang,45,kisam ilir,1,klaten,39,kolaka timur,1,kota agung,7,Kota Pinang,1,KPK,1,Kriminal,661,kuala behe,1,kuansing,1,kubu raya,273,Labubanbatu,58,Labubanbatu selatan,14,labuhanbatu,1154,Labuhanbatu Raya,2,labuhanbatu selatan,107,Labuhanbatu Utara,11,labura,13,labusel,5,Lahubanbatu,1,lamongan,3,Lampung,28,Lampung Barat,1,Lampung tengah,14,Lampung timur,2,lampung utara,1,landak,43,langkat,1,langsa,3,lebak,1,lembak,1,lingga,49,lombok,1,lombok tengah,3,lumajang,1,madiun,1,magetan,1,Majalengka,105,Makassar,1,malang,10,Maluku,2,malut,7,mamuju,3,manado,2,mataram,1,medan,63,Melawi,50,mempawah,13,menggala kota,1,menjalin,1,metro,1,mojokerto,3,muara dua,13,muara enim,94,mukomuko,3,muntok,1,musi banyuasin,1,musi rawas,1,nanga pinoh,1,negeri lama,1,nganjuk,2,Nias,15,Nias Selatan,3,Nias utara,5,NTB,61,Nusa Dua,3,ogan ilir,1,oku selatan,11,padang lawas,1,padang sidimpuan,2,palangka raya,1,palembang,15,pali,3,pamekasan,1,Pandeglang,65,pangandaran,1,pangkal pinang,11,papua,2,papua barat,1,parapat,1,Pasuruan,1,pekanbaru,9,Pemalang,1,Pendidikan,3,Peristiwa,3023,pesawaran,8,politik,116,ponorogo,3,Pontianak,400,pontianak utara,1,prabumulih,1,probolinggo,8,pulau panggung,1,purwakarta,4,purwokerto,1,Purworejo,1,putussibau,2,radar kriminal,1,Ragam,2755,raja ampat,2,Rantauprapat,26,Riau,7,rokan hulu,1,rote ndao,1,sambas,13,samosir,3,Sampang,1,sanggau,61,sarawak,1,sekadau,8,sekayam,1,selayar,1,semarang,6,Serang,5,siak,1,siantar,3,Sibolga,3,sidempuan,1,sidoarjo,29,Simalungun,151,singkawang,33,sinjai,1,sintang,60,situbondo,1,solo,1,solok,1,sorong,3,Sosial,14,sragen,1,Suap,1,Subang,6,subulussalam,4,sukabumi,10,sukadana,1,sulsel,2,sumatera,1,sumbawa barat,3,sumenep,1,sumsel,3,sumut,13,Sungai Ambawang,2,surabaya,40,surakarta,5,tana tidung,1,tangerang,2,tangerang selatan,2,tanggamus,25,tanjung agung,1,tanjung enim,2,tasikmalaya,3,Teekini,1,Terkini,7555,Terkini kediri,1,Terkino,1,Terkinu,2,Terlini,1,ternate,3,tidore,1,toba,2,trenggelek,1,tuban,1,tulang bawang,36,tulungagung,3,wonogiri,2,wonosobo,3,yalimo,1,yogyakarta,4,
ltr
item
radarkriminal.com: MK Putuskan Polisi Berhentikan Periksa Identitas Orang Sesuai Konstitusional
MK Putuskan Polisi Berhentikan Periksa Identitas Orang Sesuai Konstitusional
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9nh2ITQqzLXKdrzN4xfyG_VxW2pWixqlQ6CwVzxuxCn273YR59ZS-8fBsgSp1ZCDSJvfeLdeL95PL-7iFC14f54fTpJlAfr59ru6aHf2H6p6-SvJamd6wfUg9RF2J4c6DacZVPwq4p9kKWKScRUsNCe8XUQJx04c9d395qVMsBDKCPSfSWXDfyCRC7Q=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9nh2ITQqzLXKdrzN4xfyG_VxW2pWixqlQ6CwVzxuxCn273YR59ZS-8fBsgSp1ZCDSJvfeLdeL95PL-7iFC14f54fTpJlAfr59ru6aHf2H6p6-SvJamd6wfUg9RF2J4c6DacZVPwq4p9kKWKScRUsNCe8XUQJx04c9d395qVMsBDKCPSfSWXDfyCRC7Q=s72-c
radarkriminal.com
https://www.radarkriminal.com/2022/01/mk-putuskan-polisi-berhentikan-periksa.html
https://www.radarkriminal.com/
https://www.radarkriminal.com/
https://www.radarkriminal.com/2022/01/mk-putuskan-polisi-berhentikan-periksa.html
true
1345356970573142364
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy