Karimun, Radar Kriminal Kepri-Radarkriminal.com: Jembatan Penyebarangan Orang (JPO) pertama di Kabupaten Karimun yang berada di ruas jalan ...
Karimun, Radar Kriminal
Kepri-Radarkriminal.com: Jembatan Penyebarangan Orang (JPO) pertama di Kabupaten Karimun yang berada di ruas jalan Ahmad Yani, Kolong, Kecamatan Karimun yang dibangun sejak awal Tahun 2022 lalu mendapat kritikan dari warga.
Proyek senilai Rp.2.306.571.187,00.- dianggap tidak sesuai spek serta kurang dibutuhkan. Dilihat dari kasat mata, Kegiatan lelang tahun 2021 itupun tidak memiliki atap serta pagar pembatas yang dianggap rentan kerena terlalu rendah dan mudah dijangkau anak-anak.
Melihat dari sisi kepadatan lalulintas di Karimun, kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor dinilai sebahagian masyarakat belum ramai, dan kebanyakan masih menyebrang berjalan kaki. Meskipun demikian, masih banyak warga yang menyayangkan karena dianggap tidak tepat sasaran.
" Mubazir, kendaraan belum ramai. Kalau dilihat, dimana-mana JPO ada atapnya, ini enggak. Kedua, itu antara bangunan utama dengan tangga, jaraknya jauh, terkesan tidak presisi. Semestinya dilapis besi. Proyek ini seperti proyek ambisius yang hanya menghabiskan anggaran. Karimun ini butuh Sapras pendidikan, lebih bermanfaat jika di alokasikan dana 2,3 Miliar itu ke subsidi pendidikan," ujar Doni (40), salah satu warga Karimun.
Sebelumnya, polemik JPO itupun ramai diperbincangkan di medsos. Seperti unggahan salah satu akun FB di grub Balai Kampung Kite, hal tersebut menuai banyak kritikan baik yang pro dan kontra.
"Blunder JPO di Telaga Tujuh Kolong.Sudah makan korban pekerja JPO. Saran, semoga atas ditutup atap full stenlis, jangan sampai tempat orang-orang BU*UH DIRI,dan rawan anak-anak sekolah takut jatuh...!!!" Tulis akun FB Berry Aryandi di grub "Balai Kampung Kite,".
Sebelumnya juga sempat terjadi kecelakaan kerja saat pengelasan pembatas JPO beberapa Minggu lalu. Akibatnya, seorang pekerja terluka di bagian kepala karena terjatuh dari ketinggian. Kelalain tersebut diakibatkan perkarha tidak menggunakan sabuk keselamatan saat bekerja diketinggian.
Hingga saat ini, tidak ada sanksi yang diberikan kepada pihak pelaksana atas musibah kecelakaan kerja tersebut. Bahkan, pihak Dinas Tenaga Kerja Pemda Karimun serta pihak penegak hukum terkesan "tutup mata". (Esp)
COMMENTS