Kepri,RK Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Darwin, membantah stagmen perusahaan tambang pasir laut Perkumpulan Rezeki Anak Melayu (...
Kepri,RK
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Darwin, membantah stagmen perusahaan tambang pasir laut Perkumpulan Rezeki Anak Melayu (PRAM).
Darwin pada media ini (Radar Nusantara Grub dan Kepripedia.com) masih dengan stagmen awalnya yang mengatakan jika pihaknya tidak menerima laporan rutin RAM.
"Sudah kita telusuri di admin surat masuk Dinas ESDM, CV RAM belum pernah menerima surat pemberitahuan mulai kerja, maupun laporan-laporan berkala dari CV. RAM," tegas Darwin pada pesan singkatnya, Jumat malam (15/04/2022).
Darwin juga menegaskan jika kewajiban ESDM provinsi mengenai pengawasan serta perizinan telah berakhir pada Akhir tahun 2021.
" Kewajiban melapor ke Provinsi sejak beroperasi, sampai dengan beralih kewenangan ke pusat (kementrian ESDM_red) pada akhir 2021" terangnya.
Terpisah, R Ricky, Kabid Penagihan dan pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kabupaten Karimun juga melakukan bantahan yang sama. Ia menegaskan jika data atau informasi besaran hasil produksi tambang pasir RAM adalah data yang sama dengan yang disampaikan kepada pihak Komisi III DPRD Karimun saat hearing beberapa waktu lalu.
" Data itu, data yang sama kami berikan ke pihak Abang (media_red) dengan yang kami berikan ke dewan. Kemarin kan sudah hearing juga, dan itu kan data berdasarkan pengajuan surat berlayar, bisa di cek ke KSOP juga. Dan untuk pembayaran pajak kan itu melalui Bank," tegasnya via seluler, Jumat malam (15/04/2022).
Seperti dikutip dari suryakepri.com, pihak Perkumpulan Rezeki Anak Melayu (PRAM) melakukan konferensi Pers dihadapan sejumlah awak media. Nardi, selaku Bendahara RAM mengatakan jika pihaknya selalu melakukan pelaporan kepihak kementrian ESDM, serta Dinas ESDM provinsi Kepri.
Dan soal retribusi daerah atau PNBP, Nardi mengaku pihaknya membayarkan sebesar Rp.37.800/ha, serta kontribusi ke daerah sebanyak Rp.1.027.552.120 selama periode penambangan tahun 2020 hingga per April 2022.
Namun, sesuai keterangan R Ricky, Kabid Penagihan dan Pendataan Bependa, besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20% dari nilai jual pajak, atau harga jual pasir laut.
"Hitungannya kan begini, sesuai aturan, harga jual pasir ditetapkan Rp.67.000/MT, PAD nya 20% dari nilai jual (Rp.13.400/MT) jadi, besarnya ya dihitung saja, jumlah tonase dengan nilai sebanyak 20% itu. Itulah PADnya." Terangnya saat dikonfirmasi terkait pernyataan pihak PRAM.
Sebelumya diberitakan, berdasarkan informasi yang diberikan Bapenda, besaran Produksi tambang pasir RAM mulai Juli ditahun 2020 sebanyak 14.172.684 MT, dan sepanjang tahun 2021, dicatat sebanyak 42.340.378 MT.
Mengenai pelaporan evaluasi per Triwulan serta laporan rutin per semester ( enam bulan_red), sebelumnya, Sastro P, ST, inspektur tambang kementrian ESDM delegasi Provinsi Kepulauan Riau, menyatakan jika pihaknya tidak pernah menerima, atau bahkan mengetahui aktivitas penambangan yang dilakukan oleh CV RAM atau Perkumpulan Rezeki Anak Melayu (PRAM).
Sastro menjelaskan lagi, jika orang yang berkompiten atau Kepala Teknik Tambang (KTT) lah yang menyusun laporan baik per triwulan dan Semester. Bahkan, menurutnya, pihak CV RAM atau PRAM tidak memiliki KTT sesuai ketentuan yang berlaku sejak terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.
" Tambahan info, kalau KTT gak ada nih CV RAM. Kami koordinasi melalui KTT
KTT yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan dilapangan.Kalau gak ada KTT, kami tak ada komunikasi. Jadi seharusnya sebelum kegiatan penambangan, perusahaan harus mengajukan KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT)," jelas Sastro P, ST.
Ketika awak media ini mengkonfirmasi serta mencocokkan informasi yang didapat dari instansi terkait kepada Nardi melalui pesan What'sApp, terlihat tanda telah dibaca, namun hingga berita ini kembali ditayangkan, pihaknya tidak memberikan jawaban apapun.
Dari hasil penelusuran awak media ini dilapangan, serta berdasarkan keterangan dari narasumber media ini, diduga kuat, ada Dua pemegang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tidak melakukan aktivitas penambangan secara mandiri.
Kedua pemegang IPR, atas nama KSU Sikup Jaya, serta perorangan atas nama E.A, diduga kuat menjalin kerjasama dengan pihak PRAM dengan sistem bagi hasi keuntungan.
" KSU dan punya E.A, kerjasama dengan PRAM, yang nambang di IPR mereka, ya PRAM, bagus hasil, tiap bulan." Ujar narasumber media ini yang secara Undang-undang Pers, berhak kami rahasiakan.
Mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, kegiatan peralihan sepihak inipun diduga kuat melanggar ketentuan yang ada. Semestinya, pihak pemegang IPR baik skala mikro dan makro wajib melakukan penambangan secara mandiri, guna memberi kesempatan yang sama kepada penduduk lokal untuk berkembang dan memiliki pemahaman yang sama, serta demi perekonomian yang merata. (esp).
COMMENTS