Kepri,RK Tambang pasir laut yang saat ini berpolemik di Kabupaten Karimun, provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini masih terus terjadi. Pen...
Kepri,RK
Tambang pasir laut yang saat ini berpolemik di Kabupaten Karimun, provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini masih terus terjadi.
Pengerukan pasir laut di perairan Pulau Merak Dan Pulau Babi inipun masih terus berlangsung hingga hari ini, Kamis (14/04/2022). Hasil penambangan pasir inipun di kirim ke Riau daratan, yakni Selat Panjang dan Meranti.
Meskipun inspektur Tambang serta Dinas ESDM provinsi Kepri dengan tegas mengatakan jika pihaknya selama ini tidak menerima dan atau mengetahui praktik tambang tersebut selama kurun dua tahun terakhir, namun, kegiatan penambangan pasir masih dilakukan yang di duga kuat melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.
Menanggapi lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku usaha tambang tersebut, Amirullah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Karimun, meminta Instasi dan Menteri ESDM Republik Indonesia mengambil langkah tegas.
" Itulah lemahnya pengawasan,sudah jelas melanggar aturan masih juga di biarkan. Seharusnya Kementrian ESDM dapat menindak tegas para pelaku usaha yang tidak taat pada aturan. Tindakan mereka secara langsung dan tidak langsung dapat merusak lingkungan dan biota laut." Pintanya, Kamis (14/04/2022).
Ia juga menyesalkan pembiaran yang selama ini terjadi, meskipun para pengusaha tambang tidak menjalankan aktivitasnya sesuai aturan, hingga saat ini aktivitas penambangan masih tetap berjalan meskipun sudah marak dalam pemberitaan.
" Seharusnya pihak pertambangan (Kementrian ESDM_red) dan Dinas ESDM Kepri menghentikan aktivitas tambang pasir laut yg beroperasi tanpa dokument izin. Tapi dilapangan masih jalan juga." Sesalnya.
Terpisah, Mantan Direktur Teknik Dan Lingkungan Kementrian ESDM RI, Muhammad Wafid, mengatakan jika prosesur penambangan pasir laut harus sesuai aturan. Namun, sayangnya dirinya tidak dapat menjelaskan lebih rinci apa sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan sebab, dirinya tidak lagi menjabat.
" Semuanya harus sesuai ketentuan mas. Mungkin mas bisa diskusi dengan direktur tekling minerba yang baru, saya sudah pindah mas," ujarnya lewat pesan elektroniknya, Kamis (14/04).
Sementara itu, M Hafis, Pegiat anti korupsi di Kepri, menilai ada praktek KKN sehingga terjadi "pelemahan" terhadap penegakan perundang-undangan. Ia meminta agar Direktur Teknik dan Lingkungan Kementrian ESDM yang baru dapat mengambil langkah tegas.
" Dari hasil pertemuan pihak penambang (CV RAM_red) dengan inspektur tambang wilayah Kepri, Pengusaha didapati tidak menjalankan usahanya sesuai aturan. Selama kurang lebih dua tahun, mereka tidak memiliki kepala teknik tambang, dan tidak melakukan laporan evaluasi per 3 bulan dan per enam bulan. Ini kan jelas tidak sesuai aturan yang ada?, Apakah karna ini mereka adalah IPR (ijin pertambangan rakyat), mereka bisa meng'Exploitasi Dasar laut tanpa aturan?, Dalam UU nomor 3 Tahun 2020, disitu ada aturan dan saksi bagi pelaku tambang," paparnya.
Dirinya juga menyoroti issue kedekatan Direktur RAM dengan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Pengakuan Abdul Razak alias Topo kepada wartawan rekanan media ini, ia dirinya mengaku jika ia berkerabat dekat dengan Bupati Karimun serta orang nomor satu di provinsi Kepri.
" Pengakuan itu semestinya tidak pantas diucapkan. Emang kalau dia dekat dengan gubernur dan bupati, lantas menjadikan perusahaannya bisa leluasa tanpa aturan?, Seharusnya, jika ia mengaku dekat dengan Gubernur Kepri dan Bupati Karimun, ia harus lebih taat aturan, sebab, itu mencerminkan kerabatnya taat aturan juga. Negara ini ada aturan perundang-undangan, bukan negara unsur kekerabatan dengan pejabat negara," pungkasnya.
Hingga saat ini, tidak satupun pihak CV RAM atau Koperasi Perkumpulan Rezeki Anak Melayu yang bersedia memberikan keterangan terkait polemik pertambangan miliknya.(esp)
COMMENTS