Muara Enim, RK - Indikasi Tindak Pidana Korupsi maupun Penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power) dan jabatan oleh oknum di lingkungan Pemeri...
Muara Enim, RK - Indikasi Tindak Pidana Korupsi maupun Penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power) dan jabatan oleh oknum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sepertinya menjadi topik hangat yang terus bergulir. hampir dari semua lini instrumen pemerintahan terendus adanya dugaan perbuatan penyelewengan kucuran APBD melalui pemanfaatan kegiatan,
Salah satu diantara modus yang paling signifikan itu dapat dilihat dari sektor kegiatan pengadaan barang dan jasa, tidak bisa dipungkiri, ibarat lagu lama yang masih saja booming, selain melodinya yang asik di dengar pelantun maupun penggiringnya juga menjadi spesial idola.
"Perumpamaan ini diartikan sebagai visual bahwa begitulah kira-kira jika sesuatu yang menyenangkan itu akan selalu ditekuni," kata Pegiat Anti Korupsi Kabupaten Muara Enim Rasweli akrab di sapa Weli STB kepada awak media pada Senin (03/10/2022).
Menurut Weli selama ini ada yang sumbang, dan tidak ada salahnya untuk ditinjau kembali sebagai bentuk evaluasi dari sisi kompetensi kepatutan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muara Enim khususnya, satuan kerja pemerintah daerah yang satu ini tak lazim dan sangat mencolok dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah yang mestinya secara teknis bukan merupakan substansinya.
"Kalau boleh jujur prioritasnya diduga kuat bermuatan pada kepentingan tertentu," ucapnya.
Terhitung tidak hanya pada batasan saat ini saja, lanjut Weli tapi kuat dugaan memang sudah merupakan tradisi.
"Ini jelas secara politis kebijakannya bersayap mengarah pada kepentingan mengawal pundi-pundi penguasa," beber Weli.
Apalagi baru-baru ini seperti yang kita ketahui bersama, pihak Kejaksaan melalui Kejari Muara Enim terlihat aktif dan berhasil Menetapkan tersangka kasus BOK salah satu Puskesmas lingkup Dinkes Muara Enim.
Dugaan perbuatan melawan hukum di atas, Sepertinya itu bagian dari petunjuk, bahwa selama ini banyak terjadi ketidakberesan. "Kita respek" kata Weli dan berharap gerakan penyelidikan itu terus dilakukan paling tidak shock-terapi sebagai pesan dini agar tidak semena-mena.
Dan bukan rahasia umum juga Dinkes Muara Enim menjadi satu diantara yang diduga sebagai sumber kepentingan politis.
"Disini kita coba mengingatkan karena kepentingan ini jauh sebelumnya sudah menjadi konsumsi publik," tambah lagi.
Melihat hasil penawaran lelang barang dan jasa di satuan kerja Dinkes Muara Enim hampir rata-rata di bawah 10 persen, seolah telah terjadi kaset baru lagu lama.
"Artinya, dugaan kita menjadi semakin tajam bahwa ada kepentingan yang tersentral disana, kegiatan lelang Dinkes tersebut segera kita urai secara kolektif, selanjutnya kita bersurat ke KPK", pungkas Syerin.
Sementara itu Kabag ULP Muara Enim Kandar Budizon, melalui Kasubag Umum Zainudin Den Tjek, ST ketika di konfirmasi Awak media di ruang kerjanya perihal penawaran lelang di ULP masih bervariasi, " tergantung penyedia alias kontraktor untuk lebih detailnya Pokja yang lebih mengetahui " ujarnya. (Sye)
COMMENTS