Sambas, RK Dampak waterfront tahap 1 dan tahap 2 ,kawasan istana Alwatzikhoebillah dan masjid jami' Sultan Muhammad Tsafioedin II yan...
Sambas, RK
Dampak waterfront tahap 1 dan tahap 2 ,kawasan istana Alwatzikhoebillah dan masjid jami' Sultan Muhammad Tsafioedin II yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Barat , kondisi saat ini semangkin Hari tanah di sekitar kawasan masjid jami'keraton Sambas mengalami pergeseran dan penurunan sehingga belasan centi meter di halaman sekitar masjid nampak adanya keretakan diselasar masjid di bagian yang menghadap ke sungai Sambas.
Bahkan tempat wudhu dan teras masjid ,serta bagian menara masjid yang mulai miring akibat pergeseran tanah dari pembangunan waterfront Sambas .
Kondisi seperti sangat membuat kekhawatiran jemaah masjid jami' yang akan beribadah untuk menunaikan sholat berjamaah setiap hari pada sholat waktu ,terutama pada penghulu hari yaitu sholat Jumat berjamaah.
Kawasan Istana alwatzikhoebhillah yang merupakan salah satu Cagar Budaya Indonesia, saat ini perlu ada nya realisasi percepatan penanganan pembagunan waterfront Sambas dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Pj Gubenur dr Harisson.M.kes dan pemerintah kabupaten Sambas pada Tahun Anggaran 2024 ini , agar kondisi lahan di tepian sungai sambas pada kawasan istana / keraton alwatzikgkebillah dan masjid Jami sultan Muhammad Tsafioedin II semangkin tampak mengkhawatirkan yang berdampak pada bangunan masjid Jami ,kalau di lihat secara visual kondisi bangunan masjid Jami sudah kelihatan ada nya perubahan pada posisi semula , kondisi yang memprihatinkan ini adalah dampak dari gagal nya pembangunan waterfront tahap 1 serta tahap 2 yang di laksanakan oleh kontraktor penyedia jasa yang berbeda pada tahap 1 Tahun Anggaran 2022 .dan tahap 2 pada Tahun anggaran 2023 .proyek pembangunan waterfront Sambas merupakan revitalisasi kawasan cagar budaya keraton Sambas dari sumber anggaran APBD provinsi Kalimantan Barat ini sangat di harap kan masyarakat kabupaten Sambas sesuai janji Gubenur kalbar saat itu H.Sutarmidji.SH.M.hum, dapat terealisasi dan di manfaatkan oleh masyarakat Sambas bahkan menarik wisatawan lokal maupun manca negara.
Setelah gagal nya pembangunan waterfront tahap 1 pada tahun 2022 adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang sedang di lakukan penyidikan serta pengembangan dan sudah adanya penetapan tersangka sebanyak 3 orang dari fihak swasta baik dari konsultan suversi bersama Kontraktor pelaksana ,serta 2 orang dari ASN yaitu Pejabat Pembuat Komitmen PPK Yang saat itu mengalami rotasi mutasi jabatan Kabid sub bid Cipta Karya dinas PU PR provinsi Kalimantan Barat kedua orang ASN saat ini sudah di tetap kan sebagai tersangka oleh Kajati Kalbar yang sampai saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kasus gagal nya waterfront tahap 1 kemungkinan berpotensi akan bertambah nya tersangka tersangka baru baik dari ASN Aparatur Sipil Negara menurut informasi yang di dapat.
Namun pada Tahun Anggaran 2023 lagi lagi polemik waterfront Sambas tahap 2 bermasalah terkait ada nya dugaan tindak pindana korupsi pada lelang e katalog dan pada saat proyek waterfront Sambas tahap 2 sedang berlangsung tiba tiba Kabid cipta karya Dinas PUPR kalbar Hardian.ST.MT yang juga menjabat sebagai PPK waktu itu mengeluarkan surat yang memerintahkan kontraktor untuk menghentikan sementara pekerjaan waterfront Sambas tahap 2 yang sedang berlangsung proses pemasangan turap beton juga menggunakan sitepile turap beton dari material waterfront tahap 1 yang saat itu dalam TKP serta di police line dari APH kajati Kalbar , baik material itu sudah ada BA Berita Acara barang bukti apa belum sementara ini belum dikonfirmasi oleh fihak Kajati kalbar karena masih dalam pendalaman kasus waterfront Sambas tahap 1 dan 2 , pemberhentian SPK Surat Perjanjian Kerja sepihak antara PPK Plt Kabid cipta karya dinas PU PR prov Kalbar dengan Penyedia jasa / Kontraktor berakibat pada kridit macet :
1.CV Tanjung Anteba direktur inisial ( NC ) paket waterfront Sambas tahap 2 2. CV.Tanjung Anteba Renovasi gedung kantor Samsat Sambas
3.CV. Tanjung Anteba Pagar dinas sosial prov Kalbar panti jompo yang berada di kabupaten kubu raya ,
4. CV.Rifki Agung perkasa Asrama Mahasiswa Kalbar di kota Bandung.
Empat paket tersebut dengan sistem lelang E-Katalog , merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) yang di duga adanya unsur KKN kongkalikong pemufakatan jahat terhadap perikatan SPK,dalam proses paket paket tersebut di atas.
Melalui Bank Pembangunan Daerah penyalur KMK Kridit Modal Kerja dengan rekomendasi PPK Pejabat Pembuat Komitmen inisial ( cel ) berdasar SPK yang terbit berakhir pada kridit macet dengan agunan Kontrak kerja dari PPK Pejabat Pembuat komitmen, yang saat masih belum ada nya pembayaran oleh debitur CV Tanjung Anteba maupun CV Rifki agung perkasa terhadap kriditur PT Bank pembangunan Daerah dengan alasan pemutusan kontrak dan aliran dana sudah mengalir ke pelaksana insial ( E ) yang di duga berpotensi adanya unsur penggelapan terhadap keidit modal kerja , mengingat bobot pekerjaan masih sangat kecil dari dana pencairan KMK ,atas kejadian tersebut ada nya dugaan yang potensi merugikan keuangan negara jika dana KMK belum dibayar kan atau di kembalikan oleh debitur dalam hal ini CV tanjung Anteba dan CV Rifki Agung Perkasa , dan sampai saat ini masih belum adanya tindakan hukum atas kejadian water Sambas tahap 2 oleh APH Kajati kalbar yang sedang mengembangkan kasus waterfront tahap 1.
Sejumlah elemen masyarakat berharap agar kasus dugaan perbuatan melawan hukum waterfront tahap 1 dan 2 bisa segera tuntas dan pembangunan waterfront bisa anggarkan kembali pada tahun 2024 mengingat kondisi berdampak pada kawasan lingkungan istana alwatzikhoebillah dan masjid Jami' Sultan Muhammad Tsafioedin II saat sudah sangat mengkhawatirkan.
Kaperwil Kalbar. : AS. SETYAWAN.
COMMENTS