Lagi..!!PTSL di Desa Tambakboyo Reban di Duga Tabrak SKB 3 Menteri,Sekdes "300rb Ga masalah".

Batang, Radar Kriminal Tambakboyo,Reban. Pemerintah terus mengebut Program PTSL atau di sebut Sertifikat masal,agar target pemerintah untuk ...

Batang, Radar Kriminal

Tambakboyo,Reban. Pemerintah terus mengebut Program PTSL atau di sebut Sertifikat masal,agar target pemerintah untuk mensejahterakan rakyat melalui program tersebut dapat tercapai.

Namun di lain pihak banyak oknum oknum tak bertanggung jawab yang masih saja memanfaatkan program ini untuk mengambil keuntungan.Padahal jelas jelas dari Keputusan SKB 3 Menteri meyatakan bahwa untuk wilayah Jawa biaya PTSL yang diminta ke masyarakat Tidak lebih dari 150,000.

Awak mediapun Mengecek lagi salah satu Desa di Kabupaten Batang yakni Desa Tambakboyo Kec Reban pada 06-06-2024 dan menemui seorang warga yang enggan di sebut namanya.Kami menanyakan untuk biaya Pembuatan sertifikat,warga tersebut menjawab bahwasanya kalau dulu 300,000 tahun 2021 sekarang sudah jadi.Namun untuk tahun ini belum tahu berapa kata warga.

"Saya pernah buat tapi tahun 2021an mas nominalnya ya dibawah 600,sekitar 300rb."Terang salah satu warga.

Lalu kamipun mampir ke Balai Desa yang Kebetulan Bertemu dengan Sekertaris Desa.Kami mencoba mengkonfirmasi,dan Dari pemdespun mengkonfirmasi,untuk tahun ini 300rb namun warga masih di Bebani 150rb dahulu,nanti sisanya menyusul.Kamipun Bertanya,apakah untuk Tarif PTSL 300rb itu tidak menabrak aturan SKB 3 Mentri,Sekdes menjawab Tidak masalah.

"Untuk tarif 300,000 memang melebihi aturan SKB 3 menteri tapi Ga masalah mas,yang penting warga sepakat".Pungkas Sekdes TambakBoyo.

Menurut Korwil Lembaga KPS Jawa Tengah Abdul Basyir SH,nanti kita masih mendalami beberapa Desa yang Ketahuan melebihi SKB 3 menteri,kami akan kumpulkan datanya.Dengan Alasan apapun pungutan PTSL yang Di atas 150,000 itu sudah melanggar hukum,dalam hal ini PUNGLI,kami akan Melaporkan ke APH jika memang bukti bukti sudah kami dapatkan,"Kami berharap APH juga bisa menindak Tegas Perbuatan perbuatan yang merugikan Masyarakat dan melawan pemerintah untuk kepentingan pribadi."Pungkas Abdul Basyir Ketua/Korwil KPS Jawa Tengah.

Tri