Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Gelar MUSDES APBP Tahun Anggaran 2025

TANGGAMUS, RK Musyawarah Desa (MUSDES) merupakan bagian krusial dalam pemerintahan desa. melalui mekanisme ini, Pemerintah Desa akan merumus...

TANGGAMUS, RK

Musyawarah Desa (MUSDES) merupakan bagian krusial dalam pemerintahan desa. melalui mekanisme ini, Pemerintah Desa akan merumuskan Rencana Kerja Pemerintah secara partisipatif, Atau yang Lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon [APBP].

Begitu Urgennya Musdes ini bagi kelangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, maka pada 13 November 2024, pemerintah Pekon Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. menggelar Musdes untuk menyusun APBP Tahun Anggaran 2025.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari unsur kecamatan, pendamping desa, hingga perwakilan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat, perangkat desa, dan Ketua RT/RW.

Dalam sambutannya, Kepala Pekon, Yuhendri, menekankan akan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga usulan dan aspirasi warga dapat terakomodasi dalam APBP.

“Prinsip partisipatif dan inklusif menjadi dasar penyusunan APBP 2025, di mana masyarakat dapat mengusulkan program prioritas yang dianggap penting dan mendesak untuk direalisasikan,”Ujar Yuhendri.

Selain perencanaan, lanjut Yuhendri, Musden juga menjadi ajang evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya.

“Proses ini membantu pemerintah desa dalam menyesuaikan kebijakan dan strategi untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,”ungkapnya.

Dengan musyawarah ini, diharapkan pembangunan di Pekon Banjar Agung Udik akan semakin berdampak positif bagi masyarakat.

Penyusunan APBP juga mencakup pembahasan mengenai alokasi Dana Desa berdasarkan usulan masyarakat.

Dengan Mekanisme musyawarah, akan memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku.

“Dalam Musdes juga dibahas kegiatan prioritas sesuai dengan pagu indikatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sedangkan Kegiatan yang tidak dianggap prioritas akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan untuk diusulkan ke instansi terkait sebagai bagian dari dokumen pendukung usulan,”pungkas Yuhendri.

(Lukman)