Hari Keenam Retreat, Bupati Pringsewu Serap Wawasan Kebijakan Nasional dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming

Magelang, RK 26/02/25 – Bupati Pringsewu, H. Riyanto Pamungkas, dengan antusias mengikuti hari keenam Magelang Retreat 2025 yang digelar di ...

Magelang, RK

26/02/25 – Bupati Pringsewu, H. Riyanto Pamungkas, dengan antusias mengikuti hari keenam Magelang Retreat 2025 yang digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Pada sesi ini, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, memberikan pemaparan kebijakan nasional yang menjadi fokus utama diskusi.

Sejak pagi, berbagai materi strategis telah disampaikan oleh pejabat tinggi negara. Menteri Kebudayaan Fadli Zon serta Kepala Badan Haji Irfan Yusuf Hasyim membuka sesi dengan pembahasan tentang kebijakan kebudayaan dan penyelenggaraan haji. Dilanjutkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabumi yang memaparkan arah kebijakan nasional guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam sesi lanjutan, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan menyoroti pentingnya perlindungan HAM dan implementasi kebijakan produk halal di Indonesia. Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas menilai kehadiran para pemateri dalam retreat ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah. “Magelang Retreat 2025 menjadi wadah penting bagi kepala daerah untuk memahami secara langsung arah kebijakan nasional dan berdiskusi dengan pemerintah pusat. Pemaparan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming sangat jelas dan memberikan arahan konkret bagi kami di daerah,” ujar Bupati Pringsewu.

Lebih lanjut, Riyanto menegaskan bahwa kebijakan yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi referensi utama dalam menyusun program kerja di Kabupaten Pringsewu. “Kami akan menindaklanjuti poin-poin strategis yang relevan dengan kondisi di daerah kami, sehingga kebijakan pusat dapat terimplementasi secara efektif di tingkat daerah,” tambahnya.

Magelang Retreat 2025 menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan pemaparan yang komprehensif dari berbagai pemangku kebijakan, diharapkan sinergi yang terjalin dapat mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Lkmn